single
DPRD Jatim Minta Penyekatan Harus Freksibel dan Skala Prioritas

Penyekatan di sejumlah ruas jalan di Jatim dalam rangka PPKM Darurat diminta untuk fleksibel dan menggunakan skala prioritas. Misalnya, pekerja sektor urgent harus dipastikan betul agar tak terhambat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah. Di satu sisi, dia mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir mobilitas warga guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya rasa fleksibilitas itu harus dikedepankan, mana-mana yang menjadi prioritas. Pemerintah harus betul-betul memperhatikan,” harap anggota DPRD Jatim dari Dapil Kota Surabaya, Jumat (9/7/2021).

Politisi dari Partai Gerindra ini juga menandaskan bahwa penyebaran Covid-19 belakangan ini cukup tinggi. Untuk itu, dia juga meminta pada masyarakat agar patuh protokol kesehatan. Dia juga meminta masyarakat supaya memahami bahwa penyekatan punya tujuan baik demi keselamatan masyarakat sendiri.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari, juga mengharapkan supaya penyekatan di beberapa ruas jalan mempertimbangkan beberapa aspek. Lebih lanjut, Agatha juga memahami bahwa penutupan ruas jalan ini sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Menurutnya, penyekatan tidak sampai menganggu distribusi oksigen dari pabrik sampai ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. “Di masa darurat ini jangan sampai terjadi, dulu kesulitan oksigen di RS/puskesmas hanya karena kesulitan dalam distribusi. Selain suplay, menurut saya jalur distribusi juga harus diperhatikan betul,” harap politisi PDI Perjuangan ini.

Dia juga mengharapkan supaya penyekatan juga tidak mempertimbangkan akses mobilitas bahan pangan bagi warga perkotaan. Dia cukup menyesalkan jika penyekatan tersebut sampai berdampak pada jalur distribusi dan bisa menimbulkan kelangkaan bahan pangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika nanti menimbulkan kepanikan para masyarakat dan terjadi aksi borong sembako dan lainnya.

“Pembatasan gerak masyarakat masih bisa dikendalikan tanpa menimbulkan kepanikan baru. Atau memperkenankan khusus truk yang mengangkut oksigen, alkes, dan bahan kebutuhan pangan untuk lewat sehingga tak mengganggu suplai di level masyarakat,” tegasnya.