single
DPRD Jatim Prihatin Banyak Tenaga Pendidik Tak Dukung Program Vaksinasi
Di tengah pemerintah gencar melaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk menciptakan kekebalan komunitas (Herd Immunity). Ternyata masih cukup banyak kelompok masyarakat di Jatim yang menjadi prioritas program vaksinasi justru menolak dengan alasan tak jelas.
 
Ironisnya lagi, sebagian kelompok masyarakat yang cenderung menolak itu sebagian besar adalah berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru. Padahal, mereka sangat diharapkan bisa menjadi garda depan sosialisasi dan percontohan vaksinasi Covid-19 pada kelompok masyarakat yang lain.
 
Pernyataan itu disampaikan Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim menanggapi banyaknya laporan dari sejumlah daerah di Jatim terkait masih banyaknya guru yang menolak divaksin, sehingga progres vaksinasi kelompok tenaga pendidik di Jatim masih di kisaran 53%. 
 
"Kalau progres lambat itu karena stok vaksin terbatas, kami bisa maklumi.Tapi kalau lambat karena ada penolakan itu kami tidak habis pikir. Kalau guru menolak divaksin tanpa alasan yang jepas itu sebaiknya tak usah jadi tenaga pendidik," sindir politisi asal PDI Perjuangan, Jumat (28/5/2021).
 
Bahkan pihaknya mendukung kebijakan sebagian kabupaten/kota di Jatim yang dengan sengaja menunda pencairan tunjangan sertifikasi bagi para guru yang belum divaksin.
 
"Itu bagus dan kami sangat mendukung. Sebab jika para guru tak mau divaksin dikhawatirkan menjadi penyebar Covid-19 kepada para siswa. Mengingat, Juli mendatang pada tahun ajaram baru di Jatim mulai uji coba sekolah tatap muka," ungkap Kusnadi.
 
Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah sebelum mulai pembelajaran tatap muka di sekolajh supaya memastikan para guru sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apalagi daerahnya masih berstatus zona merah.
 
"Kalau pihak sekolah tak memenuhi persyaratan, wali murid bisa menolak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tujuan menjaga keluarga tidak tertular Covid-19," kata politikus asal Sidoarjo.
 
Sebagaimama diketahui sekolah tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs hingga SD/MI dan TK menjadi kewenangan Pemkab/Pemkot setempat. 
 
"Kami berharap kabupaten/kota di Jatim bisa mempercepat vaksinasi bagi para guru. Sebab kami dapat kabar sudah datang tambahan vaksin untuk tenaga pendidik, sehingga sekolah tatap muka bisa serentak," pungkas Kusmadi.