single
DPRD Perjuangkan Tambahan Dana untuk BLK
Tingginya angka pengangguran nampaknya tidak diimbangi dengan ketersediaan alat di Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari Malang yang sesuai perkembangan jaman. Akibatnya perusahaan akan enggan menyerap pengangguran, jika tidak memiliki skill sesuai kebutuhan.
 
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengaku dalam kunjungan di BLK Singosari Malang bahwa Disnakertrans membawahi 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dimana 16 diantaranya merupakan BLK. Namun, Disnakertrans kurang mendapat anggaran, baik program maupun pengadaan alat.
 
Minimnya alokasi anggaran di Disnakertrans tentunya berdampak pada alat di BLK yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan industri.
 
"Kalau mau didik anak servis sepeda motor, tapi alatnya masih jadul (jaman dulu). Sementara di lapangan kerja itu (tidak sesuai kebutuhan), ya tidak masuk," ujar Hikmah, usai melakukan kunjungan kerja di BLK Singosari Malang, Rabu 7 Oktober 2020.
 
Politisi asal PKB itu mengaku, selama ini operasional BLK sebagian besar dananya mengandalkan APBN. Padahal program di BLK sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini, BLK dibutuhkan untuk proses rehabilitasi sosial ekonomi.
 
"Bukan Pempov Jatim tidak mampu. Tapi memang tidak dianggarkan," ungkapnya.
 
Mantan ketua PW Fatayat Jatim itu menegaskan, BLK harus mendapatkan dukungan karena perannya sangat penting. Untuk itu, Komisi E akan berjuang agar Disnakertrans mendapatkan prioritas tambahan dana. 
 
Tambahan anggaran ini akan dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Komisi E bersama Disnakertrans akan membuat naskah akademiknya. Perancangan ini untuk menjelaskan detail penggunaan tambahan anggaran BLK.
 
"KUA PPAS kan belum disampaikan. Maka kita bersama Disnakertrans buat naskah akademik. Jadi tidak asal ditambahi, tapi ada detailnya untuk apa?," tuturnya.