single
E - KTP Perlu Realisasi Cepat

Suara Indrapura : Kerikil kecil jika tidak dipinggirkan akan mengganggu juga. Itulah ungkapan sederhana yang disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim, Hj. Feriyal Naftalin Menurutnya selain masalah infrastruktur jalan, permasalahan serius bidang pemerintahan diantaranya masih rendahnya masyarakat dalam memahami fungsi dan manfaat Komisi Pelayanan Publik serta Komisi Informasi Publik. Padahal, kedua lembaga kenegaraan tersebut telah menyerap alokasi APBD Provinsi Jawa Timur.

Maka dewan mengharapkan, Komisi Pelayanan Publik dan Komisi Informasi Publik di Jawa Timur segera memperkenalkan diri ke tengah masyarakat luas. Diharapkan masyarakat akan lebih mengerti hak-haknya dalam pelayanan publik dan hak-haknya untuk memperoleh informasi publik.

Di sisi lain masih kata Feriyal, pelayanan publik akan semakin meningkat seiring meningkatnya tuntutan hak-hak masyarakat.

Ir. Marcus Reimasa, SE Msi menambahkan bahwa sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi, untuk itu sebagai anggota dewan tentunya sangat wajar jika terus mengingatkan agar pesta demokrasi berjalan sesuai dengan amanat demokrasi.

Pesta demokrasi telah banyak menimbulkan masalah : dana yang tinggi, money politics, perpecahan masyarakat karena beda pilihan. Karena banyak timbul berbagai ekses atas sengketa Pilkada, maka diusulkan adanya Lembaga Pengawas Hakim MK (Mahkamah Konstitusi). Selain itu, untuk pilkada Gubernur diusulkan dipilih oleh DPRD.

 

Pengurusan e-KTP, seharusnya sudah dapat dilaksanakan seperti pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM), hal ini karena Surabaya kota metropolitan, seharusnya sudah terbiasa dengan administrasi secara on-line. Tapi kenyataannya, sejak dulu hingga sekarang masih terus menyulitkan masyarakat. Sehingga diusulkan dengan sangat, agar KTP bersifat otomatis tanggungjawab Pemerintah, bukan tanggungjawab rakyat. Caranya, bisa dengan menyebarkan formulir isian kepada RT-RW untuk diteruskan/diambil oleh warganya. Sehingga Åmasyarakat yang sudah wajib ber-KTP, cukup melakukan foto di Kelurahan, bukan di Kecamatan. Membayar Rp 5.000,- pun tidak masalah, asal mudah.

Kh. Sholeh Hayat, SH mencermati masalah tenaga kerja yang ada saat ini, menurutnya perlu adanya regulasi untuk melarang sistem hubungan kerja outsourcing, karena merugikan buruh. Pengusaha hanya ingin untung sebesar-besarnya dengan cara melepas tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

Sudah sangat banyak korban sistem outsourcing dalam berbagai kasus PHK, buruh hanya tak memperoleh apa-apa. Masalah kontrak kerja outsourcing ini banyak dikeluhkan masyarakat, di perkampungan sentra-sentra industri di Surabaya (di Kecamatan Rungkut, Tenggilis dan Gunung-anyar dan wilayah lain).

Masalah sertifikat tanah, masyarakat Surabaya dan Sidoarjo bahkan seluruh Indonesia berharap adanya sertifikasi masal yang murah dan mudah. Khususnya untuk kepemilikan tanah dengan ukuran kurang dari 120 meter-persegi.

Masalah status surata Ijo, selama berpuluh-puluh tahun masih terkatung-katung. Tidak ada payung hukum yang kokoh pada sisi Pemerintah kota. Begitu juga dasar hukum hak kepemilikan oleh masyarakat. Secara umum selama ini proses sertifikasi sertifikasi sangat mahal dan sulit, itupun yang telah memiliki dasar kepemilikannya jelas. (Aris)