single
Haruskah Kepala OPD Pemprov Jatim Yang kosong Diisi Orang Luar

Pemprov Jatim sedang mengalami krisis pejabat, 14 OPD tak punya Pemimpin devinitif, saat ini statusnya PLT. Akibatnya Gubernur harus menata strategis, salah satunya dengan pola assesment atau lelang jabatan. Artinya semua pejabat di Indonesia ini bisa mendaftar dan berburu kursi kosong ini.

Menanggapi hal ini anggota Komisi A, Muzzamil Syafi'i mewarning Gubernur Khofifiah agar tidak "mengimpor" pejabat dari luar Jatim. "Sebenarnya kan dulu sudah selesai sudah ada pansel, cuman kan katanya satu orang pindah ke Jabar, ya tinggal diganti kan bisa jalan lagi itu panselnya, "kata politisi yang juga ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim, Selasa (27/4/2021)

Muzzamil mengkalkulasi bahwa untuk jabatan ketua OPD sepertinya tidak perlu harus ambil orang luar, tapi kalau kursi sekda bisa saja.
"Kalau OPD terlalu jauh, kalau sekda mungkin saja
Kalau OPD yang lebih paham betul kan orang dalam. Maka kami harap ambil dari dalam, yang punya kompetensi dan kemampuan yang memadai memenej OPD," ucap Wabup Pasuruan 2003-2008 ini.

Kalau undang orang luar kata pria yang akrab disapa Buya ini, amatlah riskan, "Kita butuh persatuan diinternal kalau ambil orang luar kan butuh adaptasi dan  waktu lama," ungkapnya.

Berbeda dengan Muzammil, anggota komisi A dari fraksi Gerindra Ahmad Firdaus menilai jika menganmbil dari luar maka akan jadi "Beuty Contes" dan memunculkan persaingan secara profesional. "Ini jadi semacam beuty contes, dimana tergantung dari kualitas personilnya, gak ada masalah lelang ambil dari luar. Karena ada seleksi dan kualifikasi. Ini memicu personil didalam untuk menunjukkan yang lebih baik dan terbaik, kalau memang bagus kan bisa jadi mereka yang ada didalam yang diambil, bukan dari luar," tandasnya.