single
Hindari Potensi Klaster Salat Ied, Dewan Minta Pemprov Segera Keluarkan Juklak

Ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di India menjadi pelajaran berharga bagi seluruh negara di belahan dunia. Ledakan Covid yang berawal dari upacara keagamaan mandi di sungai Gangga itu membuat India dalam kondisi darurat kesehatan.

Tak mau hal yang sama terjadi di Jawa Timur, DPRD Jatim mengingatkan adanya potensi klaster salat Ied, bila pelaksanaan salat Ied di masjid maupun lapangan mengabaikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

"Karena itu saya meminta Pemprov Jatim segera menerbitkan petunjuk pelaksana (juklak) untuk penyelenggaraan salat Ied. Dan juklak itu harus disosialisasikan lewat surat edaran kepada takmir-takmir masjid maksimal H-1 Idul Fitri," tutur Anik Maslachah, Senin (3/5/2021).

Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengatakan, masyarakat Jawa Timur bisa menjadikan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar salat Ied dilaksanakan di rumah masing-masing. Menurutnya, hal itu bagus untuk mencegah penularan Covid-19 dan terjadinya klaster baru.

Anik juga mengaku sejalan dengan imbauan PWNU Jatim yang mengimbau warga tidak melaksanakan salat Ied di masjid dan lapangan, terlebih bagi mereka yang berada di kawasan zona merah.

"Kalau di zona merah sebaiknya jangan melaksanakan salat Ied di masjid atau lapangan. Cukup di rumah saja bersama keluarga," ujar alumni Unesa Surabaya tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jatim ini juga mengingatkan agar takmir masjid yang berada di wilayah zona oren maupun hijau berkoordinasi dengan Satgas Covid bila tetap ingin menyelenggarakan salat Ied di masjid mau pun lapangan.

Ia mewanti-wanti warga tidak lengah dengan status zona hijau mau pun oren. Karena itu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun harus dilaksanakan bila tetap melaksankan salat Ied di masjid mau pun lapangan.

"Kepada warga yang tidak berada di zona merah tetap harus waspada kalau ingin menyelenggarakan salat Ied di masjid mau pun lapangan. Satgas Covid harus dilibatkan di lokasi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan," pungkas perempuan pertama yang menjadi pimpinan DPRD Jatim pasca reformasi itu.