single
Inilah Rekomendasi Pansus LKPj Gubernur Jatim Akhir Tahun 2021
Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2021 telah merampungkan tugas melakukan penilaian dengan pendekatan kebijakan itu sendiri (public policy evaluation) sehingga dapat diketahui sejauhmana evektivitas kebijakan terhadap kinerja perangkat daerah.
 
Tujuan pansus membuat laporan atau rekomendasi sesuai ketentuan PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 30 ayat (2) ada tiga, yakni ; untuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Untuk penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta untuk penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategi kepala daerah.
 
Juru bicara Pansus pembahas LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2021, Samsul Arifin mengatakan, pada tahun 2021 Pemprov Jatim telah bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi dari -2,35% di tahun 2020, menjadi 3,57%. Bahkan dari 11 Indeks Kinerja Utama (IKU) capaiannya meningkat dibanding tahun sebelumnya. 
 
"Meskipun demikian, pansus justru menilai ada satu indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya tidak sesuai target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan satu IKU stagnan yakni indeks gini," kata politikus PKB saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/4/2022) kemarin.
 
Menurut Samsul, TPT tahun 2021 ditargetkan sebesar 5,58 - 3,99. Namun realisasinya sebesar 5,74. Pansus LKPj menilai program prioritas berupa Millenium Job Center (MJC), SMS Doubel Track (vokasi), pengembangan UKM dan koperasi belum berjalan optimal.
 
"Pansus merekomendasikan Pemprov Jatim melakukan peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi skill, agar memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja. Melakukan pembinaan hubungan industrial untuk membangun channeling antara SMA Doubel Track dengan industri di Jatim agar lulusan dapat terserap di sektor industri. Dan perluasan dan penguatan kapasitas koperasi dan UKM untuk menciptakan lapangan kerja baru," katanya.
 
Sedangkan Indeks Gini sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat, kata Samsul  menunjukkan kinerja yang stagnan, yakni capaian yang tetap (flat) setiap tahun sebesar 0,364.     
 
"Pansus merekomendasikan dilakukan perbaikan target indeks gini untuk tahun 2022 yang berada di atas capaian tahun 2020 dan 2021. Pada perubahan RKPD Tahun 2022. Selain itu pada perubahan RKPD tahun 2022 harus sudah ada identifikasi program dan kegiatan strategis yang dapat mendorong peningkatan capaian Indeks Gini," jelasnya.
 
Sementara untuk 9 IKU lainnya, lanjut Samsul, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 yang ditargetkan 2,26-3,96 tercapai sebesar 3,57. Meskipun secara statistik tercapai, namun kebijakan pemulihan ekonomi belum berjalan seiring dengan tema RKPD tahun 2021.
 
Untuk itu Pansus merekomendasikan gubernur agar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdampak nyata, maka harus dilakukan peningkatan target program yang signifikan dengan tambahan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang terkait dengan bidang perekonomian.
 
Selain itu, melakukan pembinaan dan penyehatan terhadap BUMD melalui instansi terkait. Antara lain, kebijakan merger  bagi BUMD yang lemah. Melakukan likuidasi bagi BUMD yang lemah, melakukan likuidasi bagi BUMD dan anak perusahaan yang menjadi beban APBD, dan membangun sinergitas antar kelembagaan.
 
"BUMD merupakan bagian dalam pemulihan ekonomi, maka BUMD harus bisa melakukan sinergi antar BUMD maupun perangkat daerah dengan cara mensuport kebutuhan operasional perangkat daerah dari hasil produk-produk BUMD," jelas politikus asal Madura.
 
Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaiannya sangat kecil yaitu 72,14 dari dari target 72,13-72,83 atau hanya tercapai 0,01 poin.  Padahal kualitas SDM merupakan faktor kunci peningkatan daya saing daerah.
 
"Pansus merekomendasikan perangkat daerah pengampu urusan pendidikan dan urusan kesehatan harus mampu melakukan pemetaan lokus wilayah yang terbelakang secara pendidikan dan kesehatan sekaligus menyusun roadmap pengembangan pendidikan ke depan," terang Samsul.
 
Yang tidak kalah penting, lanjut Samsul persentase penduduk miskin harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi oleh Pemprov Jatim. Sebab capaian keberhasilannya hanya 0,59 dibanding tahun 2020. Hal ini lantaran kebijakan penanggulangan kemiskinan belum berperspektif spasial, mengingat lokus kemiskinan di madura dan tapal kuda masih terjadi sepanjang tahun.
 
"Pansus merekomendasikan harus ada skenario program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jatim yang bersifat lintas perangkat daerah yang menyajikan data wilayah dan sasaran penerima manfaat untuk memastikan program ini tepat sasaran," harapnya. 
 
Sebaliknya, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), pansus LKPj menilai terjadi anomali dalam perumusan target. Tahun 2020 capaian menunjukkan kenaikan hingga 91,07. Tapi target IPG tahun 2021 justru diturunkan menjadi 90,93-90,99. 
 
Oleh karena itu meskipun capaian IPG 2021 lebih besar dari target yakni 91,67 namun penetapan target IPG yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menunjukkan proses perencanaan yang kurang baik. 
 
"Pansus merekomendasikan kepada perangkat daerah pengampu urusan kesetaraan gender untuk merumuskan target baru tahun 2022 pada RKPD perubahan tahun 2022 nanti," tegas Samsul.
 
Untuk Indeks Theil (Kesenjangan Antar Wilayah), menurut Samsul program gubernur berupa "Jatim Akses" belum dapat menunjukkan effort berupa kebijakan yang mendukung konektivitas pembangunan antar wilayah antar daerah sebagai syarat utama mendorong pemerataan pembangunan.  Sehingga kesenjangan wilayah Utara dan Selatan belum tersetarakan hingga kini.
 
Ditambahkan Samsul, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) secara statistik telah memenuhi capaian yakni 66,33 dari target yang ditetapkan 63,53-63,78. Namun untuk tujuan menciptakan harmoni sosial yang terdiri ari aspek solidaritas, toleransi, kerjasama, sikap adil dan stabilitas. Pansus belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
 
"Untuk itu, pansus merekomendasikan kepada Pemprov Jatim agar mengkaji ulang instrumen pengukuran IKS, supaya dapat dipastikan validitas dan integritas yang jelas dari indikator ini," pinta Samsul.
 
Selanjutnya untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 68,49 (angka sementara) dari target yang ditetapkan sebesar 64,30-64,34. Namun capaian tersebut belum menunjukkan fokus permasalahan selama ini yang mengancam kualitas lingkungan Jatim, yaitu masih ditemui perusahaan yang membuang limbah ke sungai, dan alih fungsi lahan dan hutan yang tidak terkontrol.
 
"Pansus merekomendasikan Pemprov dapat menunjukkan peta permasalahan lingkungan berikut program penyelesaiannya yang signifikan terhadap penangggulangan permasalahan. Perangkat daerah pengampu urusan lingkungan harus membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta/pihak ketiga dan masyarakat supaya ada terobosan yang memiliki daya ungkit besar terhadap perlindungan lingkungan," kata Samsul.
 
Untuk Indeks Resiko Bencana (IRB), kata Samsul, tahun 2021 mencapai 117,26 dari target yang ditetapkan sebesar 126,41-123,43. Meskipun berhasil, edukasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana harus lakukan lebih massif lagi.
 
"Pansus merekomendasikan mitigasi berbasis masyarakat karena konsep inilah satu-satunya langkah yang dapat mensuport mitigasi bencana secara berkelanjutan," jelas adik kandung Imam Nahrowi ini.
 
Terakhir, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), kata Samsul secara statistik telah tercapai 76,71 fari target sebesar 75,25-77,75. Namun faktanya tahun 2021 masih terdapat banyak implementasi tatakelola pemerintahan yang belm memenuhi prinsip Good Governance. 
 
Di contohkan tahun 2021 terjadi kekosongan jabatan eselon II dalam kurun waktu yang relatif lama. Sehingga hal ini sangat mengganggu kualitas pelayanan publik. Selain itu terdapat seleksi jabatan yang menyisakan persoalan di lingkup Pemprov Jatim.
 
"Penataan SDM yang belum menggunakan merit system sehingga ketersediaan SDM antar perangkat daerah masih belum proporsional dan belum sesuai kompetensi (right man in the right place)," jelas politisi dari Dapil Surabaya ini.
 
"Pansus merekomendasikan, Pemprov Jatim harus memiliki roadmap reformasi birokrasi serta standar seleksi menuju terciptaya Good Corporate Governance sebagai acuan untuk pembenahan sistem," pungkas Mas Sam panggilan akrab Samsul Arifin.
 
Wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan paripurna lanjutan dengan agenda laporan akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang LPKj Gubernur Jatim akhir tahun 2021 akan dilaksanakan pada Kamis (28/4/2022) mendatang. 
 
Masih di tempat yang sama, ketua Pansus pembahas LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2021, Mahdi menambahkan ada sejumlah catatan penting terkait pengusunan, penganggaran dan penatausahaan keuangan Pemprov Jatim. 
 
Diantaranya, perubahan anggaran mendahului tahun 2021 hingga enam kali dengan alasan kedaruratan dan refocusing, tidak didukung kebijakan realokasi anggaran yang jelas dan transparan sehingga belum memberi dampak yang nyata bagi pemulihan ekonomi nasional atau penyelesaian masalah pandemi Covid-19 dan justru memunculkan dugaan ketidaktransparanan anggaran. 
 
"Dana hasil refocusing / realokasi sebesar RP.1.313.595.333.820 digunakan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, belum didukung informasi dan pelaporan yang jelas dan transparan terhadap penggunaan, penerima manfaat dan dampaknya bagi masyarakat," tegas Mahdi.
 
Begitu juga untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk kondisi darurat termasuk keperluan mendesak (bencana alam, bencana non lam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa), kata Mahdi serapannya sebesar Rp.369.936.609.908 setara 47,58 % dari total anggaran sebesar Rp.777.435.998.366,29.
 
"Penggunannya belum didukung dengan informasi yang jelas mengenai rincian by bame by address serta pencapaian programnya," tegas politikus FPPP DPRD Jatim. 
 
Terhadap adanya beberapa catatan penting itu, lanjut Mahdi, pansus juga merekomendasikan gubernur harus melakukan realokasi secara gradual terhadap struktur APBD untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga cita-cita  Nawa Bhakti Satya bisa terwujud.         
 
"Jika tidak maka akan susah melakukan lompatan, inovasi dan big push terhadap lima kawasan strategis Jatim yaitu kawasan Metropolis, Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Jalur LIntas Selatan (JLS)," pungkas Mahdi.