single
Jelang Pembahasan APBD 2022, Politik Belah Bambu Mulai Warnai DPRD Jatim
Tak kunjung dimulainya pembahasan APBD Jatim 2022 oleh DPRD Jatim memicu polemik di internal di DPRD Jatim. Bahkan politik belah bambu mulai diterapkan untuk mencari kambing hitam siapa yang patut disalahkan antara eksekutif atau legislatif. 
 
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Rohani Siswanto  mendesak Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur segera menjadwalkan pembahasan KUA PPAS Tahun 2022. Mengingat, surat dari pemerintah provinsi terkait KUA PPAS sudah diterima oleh DPRD Jawa Timur pada Tanggal 29 Oktober 2021.
 
"Sebagaimana arahan Ketua Fraksi Partai Gerindra, bahwa kemaslahatan masyarakat Jawa Timur harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan yang dilakukan," politikus asal Pasuruan saat dikonfirmasi, Rabu (17/11/2021).
 
Pertimbangan lainnya, kata Rohani,  ancaman adanya gelombang Covid-19 tahap ke-3 masih di depan mata. Sehingga jika ancaman itu benar-benar terjadi meskipun tidak berharap demikian.
 
"Berlarut-larutnya pembahasan APBD tentu akan mempengaruhi kesiapsiagaan penanganan Covid-19 di tahun 2022," jelas anggota Komisi B DPRD Jatim.
 
Keterlambatan ini juga dapat menghambah program dari pemprov untuk tahun 2022 yang pada ujungnya dapat merugikan masyarakat.
 
Sebagaimana ketentuan Pasal 91 PP No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan, “Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD. 
 
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 
Artinya, beber Rohani, jika eksekutif sudah mengirimkan dokumen KUA PPAS per tanggal 29 Oktober 2021, maka DPRD punya waktu sampai dengan 9 Desember 2021 untuk menyepakati KUA-PPAS 2022.
 
"Jika tidak, pemerintah daerah dapat menyusun APBD menggunakan RKPD. Jika ini terjadi, artinya DPRD sudah abai terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsinya," dalihnya.
 
Selain itu, kata Rohani, jika eksekutif menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD maka akan menjadi kerugian besar bagi DPRD Jatim secara keseluruhan. "Mengingat apa yang menjadi sudut pandang pemikiran DPRD tidak akan dapat dituangkan dalam dokumenn KUA PPAS," terangnya.
 
Karena itu, sambungnya, Fraksi Partai Gerindra berharap, rangkaian pembahasan APBD 2022 dapat segera dijadwalkan. "Kalau tidak, dikhawatirkan masyarakat Jawa Timur yang akan dirugikan dan mendapatkan dampaknya," kata Rohani.
 
Terpisah, ketua DPRD Jatim Kusnadi menjelaskan bahwa surat permohonan pembahasan APBD Jatim 2022 dari eksekutif diterima pada 12 Oktober 2021. Kemudian DPRD Jatim memberikan surat balasan pada 29 Oktober 2021.
 
"Dalam surat balasan itu kita sampaikan, kalau eksekutif ingin APBD Jatim 2022 disahkan pada 10 November 2021, tapi materi  KUA PPAS nya kok tidak dilampirkan. Lantas yang mau kita bahas  itu apa?," beber politikus asal PDI Perjuangan.
 
Materi KUA PPAS, lanjut Kusnadi baru disampaikan pada 5 November lalu dan untuk menindaklanjutinya pihaknya  menggelar rapat pimpinan diperluas yang melibatkan pimpinan DPRD Jatim, para ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Jatim. 
 
"Sekarang pimpinan menunggu hasil pencermatan KUA PPAS yang dilakukan fraksi-fraksi dan komisi-komisi. Setelah itu baru dijadwalkan pembahasan APBD Jatim 2022 melalui Banmus," tegasnya.
 
DPRD Jatim tidak memiliki niatan sama sekali menghambat pembahasan APBD Jatim 2022. Sebaliknya, pihaknya mendorong eksekutif supaya lebih progresif menyiapkan materi APBD Jatim 2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
"Yang molor itu bukan DPRD Jatim tapi justru eksekutif sendiri. Pembahasan APBD 2022 itu memiliki rangkaian yang panjang dan tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk berhubungan dengan hasil evaluasi Mendagri tentang P-APBD Jatim 2021," pungkas pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.