single
Kaderisasi Parpol Tentukan Kualitas Legislatif

Suara Indrapura: Pemahaman pembangunan menuju modernisasi seringkali mendapat tekanan atau presure tinggi ketika pembahasan program pembangunan berjalan. Berbagai alasan yang melandasi terjadinya tekanan, salah satunya adalah perbedaan kerangka berfikir (mean frame), knowledge serta kemampuan sumberdaya lain yang mewarnai. Drs.Dodi Riyadmadji,MM Direktur Fasilitasi KDH,DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri saat memberikan pemaparan Forkom DPRD Prov, Kab/Ko se Jatim di Surabaya (Sabtu,26/11) mengatakan lembaga legislatif memiliki peran penting dalam pembangunan pemerintahan di daerah. Katanya Agar DPRD dapat bersinergi positif terhadap pembangunan di masyarakat maka langkah awal yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana partai-partai menempatkan kader terbaiknya yang memiliki SDM yang handal. Katanya Rekruitmen partai dalam menempatkan kadernya sangat berpengaruh terhadap pembangunan, karena lembaga yang diisi oleh politisi memiliki peran sentral dalam memberi kebijakan bersama eksekutif. Jelasnya Dalam Undang Undang pengembangan politik kebebasan memilih kader adalah peluang partai untuk menempatkan kadernya di berbagai posisi, termasuk menggait para pengusaha untuk duduk di lembaga legislatif. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana roh, SDM, pengusaha dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Paparnya Sementara fenomena yang berkembang partai konstestan pemilu dalam merekrut kader dari kalangan pengusaha hanya didasarkan finansial dan kurang memperhatikan kemampuan SDM, akibatnya ketika sah menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum legislatif (Pileg) akan tidak sebanding dengan beban dan tanggungjawab sebagai lembaga pemegang kebijakan bersama eksekutif. Secara konseptual yang tertuang dalam Undang undang No 27/2009 terkait Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD disalah satu klausulnya menyebutkan adanya kewenangan berbeda, namun memiliki sistem yang sama yang sama-sama secara tupoksi memiliki tiga tugas utama (legislasi, budgeting, kontroling). Jika fungsi sentral ini jika tidak mampu dilaksanakan dengan baik konflik antar lembaga (eksekutif dan legislatif) akan menjadi wacana yang tidak menyenangkan. Katanya Sementara Pakde Karwo berharap perbaikan atau kaderisasi partai terus dijaga guna memberi kestabilan pengembangan politik dan pengembangan pembangunan suatu negara. Kuantitas produk regulasi yang dihasilkan oleh daerah tidaklah merupakan suatu jaminan keberhasilan dalam menjalankan tugas, tapi sejauhmana produk regulasi mampu diimplemantasikan di daerah baik untuk masyarakat maupun eksekutif. Katanya