single
Kenaikan Harga Bahan Pokok Terus Merambat, Butuh Solusi Cerdik

Suara Indrapura : Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 telah mengamanatakan bahwaPerekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Wakil Ketua Komisi A Kusnadi, SH., M.Hum. berharap agar kebutuhan hidup masyarakat benar-benar terpayungi oleh Undang-undang tersebut. Agaknya pemerintah dihadapkan permasalah yang kompleks ibarat ”sekeping dua mata uang” jika terus mensubsidi kebutuhan masyarakat maka negara akan hancur, tapi sebaliknya jika tanpa memperhatikan daya beli masyarakat maka kemiskanan akan cepat menjalar kemana-mana.

Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi secara bertahap adalah solusi yang tepat, walaupun dampak tetap ada. Seperti adanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan dan jasa. Terutama setelah pengumuman pengurangan subsidi listrik dan subsidi pupuk. Sehingga diperkirakan TDL akan naik, yang akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan barang dan jasa. Begitu pula pengurangan subsidi pupuk akan mengakibatkan naiknya harga eceran tertinggi (HET) pupuk.

Di hilirnya pasti akan diikuti kenaikan harga sembako, sayur, buah serta aneka rempah-rempah bumbu-bumbuan. Itulah keluhan masyarakat kabupaten Sidoarjo. Masalah lain yang dihadapi masyarakat Sidoarjo dan surabaya khususnya masyarakat nelayan adalah sempitnya ruang jemur hasil tangkapan ikan, berdampak pada penghasilan nelayan di Kenjeran dan dipinggiran kota Sidoarjo. Karena itu dirinya berharap agar Pemerintah dapat memfasilitasi perluasan lantai jemur di sekitar Kenjeran dengan berbagai kemungkinan, diantaranya memintakan izin bantuan pinjam lahan di sekitar pantai yang sekarang telah dikuasai/dikelola pihak swasta sebagai tempat hiburan. Areal tempat hiburan di daerah Kenjeran saat ini dalam keadaan berlebih areal, tentu bisa dipinjamkan kepada masyarakat, dengan suatu perjanjian yang harus ditaati pula oleh masyarakat nelayan.

Pemindahan pedagang sayur di berbagai lokasi Surabaya telah menimbulkan implikasi ekonomi bagi pedagang, karena lokasi baru masih sepi, diperlukan sosialisasi oleh Pemkot dan difasilitasi dengan berbagai sarana lain. Untuk mengatasi hal ini, disarankan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya, agar memberi fasilitas berupa sosialisasi dan upaya-upaya untuk meramaikan lokasi baru kompleks perdagangan sayur serta komoditas lain.

Pasar Kampung. Persaingan usaha sangat dirasakan oleh masyarakat dengan putaran modal sekitar Rp 3 juta-an, yakni peracangan di rumah. Apakah mereka harus bersaing dengan pemodal besar berupa holding company supermarket dan mini-market ? Karena itu perlu regulasi dan pengawasan persaingan usaha. (Aris)