single
Ketua Komisi C Kritisi Banyaknya Jabatan Kosong di BUMD Jatim
DPRD Jawa Timur mengkritisi masih banyaknya jabatan kosong, baik jajaran direksi maupun komisaris BUMD Jatim, sehingga hanya diisi oleh Pelaksana tugas (Plt). Akibatnya kinerja perusahaan plat merah itu dinilai kurang maksimal. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat.

"Plt Dirut PJU (Petrogas Jatim Utama) itu jabatannya akan segera berakhir, belum ada pengganti definitif. Bahkan seluruh komisari BPR dibiarkan kosong dan satu direksinya juga kosong. Begitu juga dengan Bank Jatim dua direksinya dibiarkan kosong," beber politikus asal Mojokerto itu, Senin (21/6/2021).

Ia tak memungkiri jabatan direksi dan komisaris di sejumlah BUMD Jatim menjadi kewenangan sepenuhnya gubernur selaku pemegang saham mayoritas.

Hidayat juga menyebut BUMD Jatim yang kondisinya kritis, bahkan nyaris bangkrut adalah PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Penyebabnya, kata Hidayat akibat terdampak pandemi covid-19. Banyak mesin yang kedaluwarsa, SDM yang tak produktif, banyak aset yang bermasalah legalitasnya sehingga tak dapat dimanfaatkan, beban membayar PBB yang besar, dan bayar hutang.

"PWU butuh tambahan modal Rp150 Miliar yang akan digunakan untuk sertifikasi aset, membayar hutang yang sudah jatuh tempo, peremajaan mesin yang tak update dan pengembangan usaha. Kami tak bisa menyetujui sebelum ada hasil audit dan analisa perusahaan," tegasnya.

Kondisi yang dialami PT PWU Jatim juga hampir serupa dialami BUMD-BUMD lain. Diantaranya, PT Jatim Graha Utama (JGU). Pada tahun 2020, deviden yang diberikan untuk menambah PAD sebesar Rp3,6 Miliar atau turun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5 Miliar. 

"Komisi C melihat ada inefesiensi dari anak perusahaan BUMD yang jumlahnya banyak tapi tak produktif. Kalau memang tak produktif tentu kami akan merekomendasikan supaya dimerger atau dilikuidasi daripada terus membebani APBD Jatim," ujar Hidayat.