single
Kodrat: Kami Siap Membela Rakyat Kecil

Suara Indrapura: Musim ekstrim yang melanda rakyat kita cukup terasa dampaknya. Tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen. Seperti di Kabupaten Lamongan dan Gresik.

Drs. Kodrat Sunyoto, SH, MSi dalam audiensinya yang diikuti sekitar 200 tokoh masyarakat Kec, Benjeng Kab. Gresik  (Sabtu, 6/08)   mengatakan akibat poso, puluhan hektar sawah gagal panen. Untuk itu pemerintah harusnya tanggap terhadap kondisi demikian, dengan langsung mengucurkan anggaran bagi masyarakat yang mengalami gagal panen. Katanya

Terlebih dari itu, terus melambungnya harga Sembilan bahan pokok terus merambat pada level yang mengkhawatirkan. Untuk itu Kodrat mendesak agar Pemprov Jatim untuk segera turun tangan melakukan operasi pasar (OP). Apalagi saat ini harga sembako, khususnya beras terus naik berkisar antara 20-30 persen. Tak pelak, banyak masyarakat yang menjerit, karena tidak mampu membeli kebutuhan pokok ini.

Kodrat yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim mengaku saat ini masyarakat Lamongan perlu bantuan dilakukan OP. Pemprov Jatim diminta melakukan intervensi terhadap beberapa harga makanan pokok, khususnya beras yang harganya terus melambung tinggi. Kami berharap Pemprov Jatim segera merealisasi desakan masyarakat Gresik ini, papar Kodrat Politisi Partai Golkar dalam reses di Kec. Benjeng, Gresik.

Kasto saat mengikuti jaring aspirasi menambahkan bahwa kegiatan reses penting artinya untuk pertemuan rakyat dengan wakilnya. Dengan wadah seperti ini segala aspirasi secara langsung dapat dikomunikasikan.

Masalah serius yang terus menjadi issue actual yang selalu dibicarakan dimana-mana adalah masalah sekolah gratis, ternyata hanya slogan belaka, buktinya untuk masuk sekolah SMP saja masih dikenakan biaya buku, biaya seragam dan lain sebagainya. Apalagi berbicara masalah kualitas. Dalam pelaksanaan pembagian sekolah antara regular dan RSBI tidak menyelesaikan masalah tapi semakin terlihat jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.

Kasto menambahkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) lebih banyak dipebuhi oleh masyarakat kaya, sementara regular ada pada sisanya. Masalah Jamkesda dan jamkesmas juga masih sering terjadi perselesihan antara data dari BPS dengan kondisi yang sebenarnya.  Paparnya

Sugeng Djumali menambahkan sector pertanian juga perlu digarap dengan baik sehingga ketersediaan pangan di Gresik mencukupi. Jangan sampai terjadi lagi masyarakat gresik kekurangan pangan.

Gresik adalah bagian dari lumbung padi, tapi kenyataanya harga beras terus menjulang naik. Ibarat anak ayam mati dilumbung padi, ini jangan sapai terjadi, seru Sugeng

Kodrat berharap operasi pasar dapat berjalan dengan baik jangan sampai salah sasaran. Hasil laporan yang ditangkap banyak operasi pasar dilakukan ditempat-tempat yang di sekitarnya banyak orang mampu. Hal-hal inilah yang seharusnya diantisipasi oleh Pemprov Jatim. Sudah saatnya operasi pasar dilingkungan warga yang tidak mampu,katanya.

Selain soal OP, warga Gresik juga minta pemerintah tidak mengobral izin pendirian pasar modern. Mengingat dengan tumbuhnya pasar modern yang begitu pesat, membuat pasar tradisional gulung tikar. Tercatat banyak ratusan pasar  tradisional yang gulung tikar akibat mudahnya izin yang diberikan Pemkot untuk mendirikan supermarket, tegasnya.

Meski disatu sisi, tegas Kodrat DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim telah mengesahkan Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan Pasar Modern di Provinsi Jatim nomor 3/2008. Buktinya keberadaannya tidak efektif.

Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota saling berlomba-lomba memberikan izin pendirian pasar modern yang sebenarnya justru mematikan keberadaan pasar tradisional yang seharusnya melindungi masyarakat kecil.
Kalau Raperda tersebut benar-benar diterapkan justru akan membawa dampak besar bagi kemakmuran masyarakat kecil. Tapi yang ada justru sebaliknya, Pemkab/kota seakan-akan mematikan kehidupan mereka. Sebagai bukti, keberadaan pasar modern sangat menjamur. Bahkan pengaturan jarak yang sudah ditetapkan di Raperda juga dilanggar,lanjut Kodrat dengan nada intonasi tinggi.

Kodrat berharap rencana pembuatan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Komisi E DPRD Jatim bersiap-siap untuk merealisasikan regulasi tersebut. Dengan harapan regulasi ini mampu memberikan penafsiran yang sama pada dinas pendidikan dan pemerintah daerah dimasing-masing  kota/Kabupaten. Papar Kodrat