single
Komisi A Desak Pemprov Jatim Isi Kekosongan Kadinkes Jatim
Kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang tidak segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur. Padahal di tengah pandemi Covid-19, Kadinkes Jatim sangat dibutuhkan untuk penanganan virus Corona.
 
Gubernur Khofifah sengaja mengkosongkan Kadinkes, karena pada mutasi beberapa pejabat eselon II pada Rabu 28 Juli 2021, Kepala Dinkes Jatim Herlin Ferliana dijadikan sebagai Dirut Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya.
 
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediyansah mendesak Gubernur Khofifah agar segera mengisi Kepala Dinas Kesehatan tersebut. Mengingat di tengah pandemi Covid-19, pertanggungjawaban Dinkes Jatim menjadi momen yang paling dibutuhkan.
 
"Kami berharap gubernur segera mengisi pos Dinkes. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban Dinkes ini menjadi momentum yang sangat urgent sekali," kata Dedi di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/7/2021).
 
Politisi asal Partai Gerindra itu berharap agar rotasi dan mutasi jabatan di Pemprov Jatim selanjutnya dapat memprioritaskan Kepala Dinkes. Apalagi, di masa pandemi, posisi yang paling dibutuhkan saat ini adalah leader di sektor kesehatan.
 
"Jadi gubernur harus benar-benar memperhatikan. Karena pada posisi semacam ini dibutuhkan leader sebagai pengambil keputusan," pintanya.
 
Menurut Dedi, jabatan Kepala Dinkes masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), tentunya pengambilan keputusannya masih diragukan. "Karenanya kami berharap gubernur segera mungkin mengambil pos Dinkes," harapnya.
 
Dewan menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait kekosongan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk pula membahas kekosongan Kepala Dinkes Jatim.
 
"Kami pagi tadi sempat berdiskusi dengan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono memang sudah ada jawaban bahwa sebentar lagi akan mengisi 9 pos dinas yang masih kosong, termasuk Dinkes," paparnya.
 
Dedi berharap, di bulan Agustus 2021 ini, semua jabatan OPD di Pemprov Jatim yang masih diemban Plt, dapat segera didefinitifkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kinerja Gubernur Jatim.
 
"Kami berharap bahwa dalam bulan Agustus ini semua OPD yang masih dijabat oleh Plt segera didefinitifkan. Biar kinerja gubernur terbantu oleh kepala-kepala dinas yang sudah definitif," pungkasnya.