single
Komisi A Dukung PPKM Berbasis Mikro

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang diterapkan di sejumlah wilayah se pulau Jawa-Bali, mendapat dukungan ketua Komisi  A DPRD Jawa Timur, Mayjen TNI (Purn) DR Istu Hari Subagio.

"Saya mendukung upaya itu, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, akan memperkuat masyarakat ditingkatan RT maupun RW," terang Istu Hari Subagio, Rabu (10/2/2021).

Kekuatan dan pengawasan di tingkat RT/RW diharapkan semakin memperkuat pengawasan terkait penyelenggaraan Covid-19.

Istu Hari Subagio menjelaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro diberlakukan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (9/2), di semua 38 kabupaten/kota.  Hal ini berbeda dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, yang memprioritaskan wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya.

"Basis mikro ini adalah tingkat RT," kata Istu Hari Subagio.

Lanjut politisi Partai Golkar ini, bahwa prinsip basisnya mikro sekali, tingkat RT. "Poskonya ada di desa, karena ini kaitan dengan update data, reportase dari seluruh dinamika yang terjadi di desa atau kelurahan itu.

Karena itu, memetakan status zonasi RT di Jatim, sesuai dengan tingkat risiko penularannya sangat penting. Termasuk kebutuhan anggaran, lanjut Istu Hari Subagio  menyampaikan bisa dicover dari ADD desa. "Saya kira desa mempunyai kekuatan anggaran," tutur dia.