single
Komisi A Jatim Perduli Konflik Politik di Jember

Suara Indrapura: Suhu politik di Kab Jember kian menghangat dampak penunjukan PJ Bupati yang dianggap kurang prosedural,  sehingga menarik perhatian dari anggota komisi A (Pemerintahan) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meninjaklanjuti Polemik yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Jember. (14/1)

Ketua Komisi A  DPRD Jatim Sabron Pasaribu mengatakan keprihatinannya terhadap konflik yang terjadi. Apalagi sampai saat ini belum disahkannya RAPBD 2011. Tentunya berdampak pula dengan roda pemerintahan Jember. Walaupun secara regulasi diperbolehkan mengacu pada Anggaran Tahun lalu.

Sekda Kab. Jember Sugiarto menjelaskan bahwa polemik/konflik yang terjadi di kabupaten Jember ini menyangkut pengangkatan pejabat bupati yang tidak procedural dan tidak sesuai aturan karena bupati dan wakilnya yang sudah non aktif. Sehingga dengan non aktifnya kedua pemimpin tersebut seakan-akan membuat roda pemerintahan tersendat dan imbasnya melaju ke RAPBD Tahun 2011 di Kabupaten Jember menjadi terhambat/macet katanya.

Dipaparkan pula pihaknya tidak akan ikut arus politik yang terjadi saat ini, karena pemerintah Kabupaten Jember saat ini hanya fokus untuk melayani masyarakat saja.

Mengenai belum disahkannya RAPBD 2011 pemerintah kabupaten jember menetapkan Perbup no. 39 tahun 2010 yang intisarinya adalah bahwa pemerintah kab. Jember masih dimungkinkan belanja setinggi-tingginya di alokasi APBD 2010 untuk kebutuhan yang sifatnya terus menerus seperti belanja pegawai, barang dan jasa, dan pelayanan jasa (Pendidikan). Terhitung mulai 1 januari 2011 mengenai UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka masing-masing setiap kabupaten daerah mempunyai kewenangan di PHTB. Yang dimana PHTB itu sendiri kabupaten jember tidak mempunyai perda karena belum disahkannya, meski draftnya sudah ada serta sarana prasarana dan SDM-nya telah siap.

Sugiarto menanggapi masalah media-media yang menggambarkan mengenai sampah berceceran itu tidaklah benar, karena pemerintah kab. Jember sendiri memajukan dan membangun tentang masalah kesehatan di wilayahnya, hal itu di imibangi dengan adanya PU Bina Karya selaku yang menangani kebersihan di Kab. Jember.

Kadri Kusuma salah satu anggota Komisi A  berharap  bahwa polemik krusial yang harus diselesaikan.

Diakui bahwa oleh Sugiarto  target-target tertentu ini memang seakan-akan menemui jalan buntu, tetapi dalam hal ini pihaknya masih melaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan banyaknya permasalahan di gedung parlemen. Masalah  PJS mengatakan kurang proseduralnya di sini adalah adanya kata-kata mempertimbangkan, dilihat dari bahasannya seakan akan melakukan pengangkatan PJS. Sebab dalam mengambil keputusan tersebut seharusnya mempertimbangkan dengan anggota Dewan. Namun dalam penunjukan  tersebut  empat pimpinan anggota DPRD mendatangi kantor gubernur dan menandatangani berita acara atas penunjukan PJS sehingga hal itu tidak menjadikan kolektif kolekigal untuk menjadi musyawarah bersama di lingkungan DPRD kabupaten Jember.

M.Sochib Anggota komisi A Jatim menyarankan agar para anggota dewan di lingkungan kab. Jember itu sendiri semestinya tidak memandang atribut partai masing-masing sehingga jangan sampai terprovokasi oleh piha-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kinerja yang lebih optimal terhadap masa depan rakyat

Komisi A berjanji akan berupaya membawa permasalahan ini ke Pemerintahan Provinsi untuk ditindaklanjuti ujar Sabron (San/fat)