single
Komisi B Mediasi Petani Garam Soal Importir Garam

Suara Indrapura : Maraknya adanya garam impor asal Negeri Australia  masuk ke Jatim, membuat Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat membatasi kebijakan tersebut. Desakan itu muncul setelah ada keresahan dari petani garam  akibat hasil panen garamnya tidak terserap secara maksimal oleh PT Garam.

Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim mendesak Komisi B DPRD Jatim untuk membubarkan PT Garam. Alasannya, karena,  PT Garam tidak maksimal menyerap garam milik petani. Sebagai buktinya  pada tahun 2011 yang  lalu PT Garam hanya menyerap 100 ribu ton garam milik petani Madura. Sementara produksi garam pada tahun 2011 mencapai 600 ribu ton.

Ketua HMPG Jatim, Mohammad Hasan mengatakan,  jika selama ini PT Garam tidak maksimal dalam melakukan penyerapan garam milik petani. Di sisi lain perusahaan plat merah milik pemerintah ini ditengarai bermain Harga Patokan Pemerintah (HPP) garam. ''Kita sudah berulang-ulang minta kepada pihak terkait untuk mendesak PT Garam menyerap secara maksimal garam milik petani.

Tapi, hasilnya tetap saja. Karena itu, PT Garam lebih baik dibubarkan atau diganti dengan lembaga lainnya yang lebih pro rakyat, ''tegasnya.

Hasan juga menjelaskan bahwa PT Garam sudah menyimpang dari fungsinya. Karena selain  sebagai pedagang ternyata juga bertani garam. ''Ini kan sudah tidak sehat. Makanya kita minta PT Garam tidak usah bertani garam. PT Garam cukup hanya  sebagai pedagang saja dan melakukan pembinaan terhadap petani garam, Terangnya.

Pria asal Sumenep, Madura ini juga menjelaskan bahwa PT Garam lebih memprioritaskan impor garam dibandingkan menyerap garam milik petani.
Hal ini  membuat para petani garam kebingungan mendistribusikan garam miliknya. ''Selama PT Garam masih memprioritaskan garam impor lebih baik PT Garam di bubarkan saja, paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Drs. Agus Dono Wibawanto, SH. M.Hum. menjelaskan tidak mungkin  membubarkan PT Garam. Karena, PT Garam milik pemerintah pusat, alias BUMN. ''Jadi paradigma untuk membubarkan itu terlalu berlebihan. Yang perlu dilakukan tentunya melakukan pembenahan di internal PT Garam. Ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa hanya 50 persen petani garam ada di Jatim, sehingga adanya impor garam memang membuat garam milik petani menjadi termarginalkan. ''Aturan impor garam ini kan dari pusat, Kita sudah membantu pemerintah pusat melakukan swasembada garam. Namun, kenyataannya pemerintah tidak menyerap garam rakyat. Akibatnya, pengusaha atau industri makan minum lebih membeli garam impor dari pada menyerap garam milik petani, karena alasan harganya cukup murah. Katanya.