single
Komisi B Minta Wacana PPN Sembako Perlu Dikaji
Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memicu kontroversi di masyarakat. Apalagi, kondisi pandemi Covid-19 sampai saat ini tak kunjung usai.
 
Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochamad Alimin saat dikomfitmasi, Kamis (10/6/2021). Menurut dia, dalam kondisi pandemi sekarang, agar tidak menambah beban masyarakat.
 
"Perlu dikaji lagi secara mendalam  keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Apalagi, masih dalam situasi pamdemi Covid-19," katanya.
 
Politisi Partai Golkar ini pun menilai bahwa wacana yang kontraproduktif bagi upaya recovery ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi Covid-19.
 
"Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi," terang Alimin.
 
Pihaknya mengungkapkan, rata-rata harga komoditas bahan pokok di Jawa Timur masih belum stabil.
 
Dia mencontohkan fluktuasi harga gabah yang kerap merugikan petani. Pun juga serapan hasil panen beberapa komoditas bahan pokok yang kerap belum terjamin.
 
"Kalau mau menaikkan pajak harus diimbangi kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga termasuk memastikan serapan hasil panen," kata dia.
 
Alimin juga menyoroti momentum digulirkannya wacana PPN untuk bahan pokok. Saat ini situasi perekonomian makro masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pun masih minus.
 
Menurut dia, memunculkan wacana pajak bahan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih akan memberikan dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani.
 
"Seharusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif ini," pungkas Alimin.