single
Komisi B Setuju Cegah Pemotongan Sapi Betina Produktif,

Suara Indrapura : Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim menilai langkah pemerintah pusat memberikan dana stimulus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 97 Miliar untuk diberikan kepada peternak sapi betina produktif sangat tepat.

“Dari dana stimulan ini diharapkan akan mampu menekan terjadinya pemotongan sapi betina produktif di RPH. Selain itu, Komisi B DPRD Jatim akan mempercepat penyelesaian Raperda pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif,” ujar Ketua Komisi B DPRD Prov Jatim Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. di Surabaya, Senin (9/4).

Menurut Agus, kebijakan Menteri pertanian yang dituangkan dalam Permentan ini sebagai antisipasi menurunnya produksi sapi, akibat banyaknya Rumah Potong Hewan (RPH) yang melanggar dengan tetap memotong sapi betina produktif. Di Jatim sendiri masih tercatat 80 persen RPH yang melanggar UU tentang pemotongan sapi betina produktif.

Dengan disahkannya Perda, katanya, akan ada sanksi tegas bagi RPH yang tetap melakukan pemotongan sapi betina produktif. Mulai dari bentuk kurungan (penjara) hingga pada denda uang. Selain itu, nantinya di setiap pasar hewan akan disediakan dokter hewan yang akan meneliti sapi-sapi yang dijual.

Agus menjelaskan, jika dari total kebutuhan daging secara nasional yang mencapai 14,8 juta ekor sapi per tahun, Jatim memberikan distribusi sekitar 4,8 juta ekor atau sekitar 30 persennya. Namun demikian, yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak diketahui melakukan praktik nakal yang dilakukan oleh petani sapi. Dimana dari hasil pantauan lapangan itu menyebutkan sekitar 90 persen sapi betina produktif dikirim ke Jawa Barat untuk disembelih.

“Kalau praktik ini terus dibiarkan maka populasi sapi di Jatim akan menurun. Karena itu, kami dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta untuk menolak sapi betina produktif dipotong. Sementara dengan DI Yogyakarta kami sudah melakukan kesepakatan tersebut,” katanya.

Disisi lain, lanjutnya, pihak DPRD Jatim akan terus mendorong 38 kabupaten/kota di Jatim untuk mengadakan pengawasan secara ketat terhadap aksi curang yang dilakukan oleh tiap-tiap RPH. Mengingat banyak RPH yang sengaja memotong sapi betina produktif, karena harga dagingnya dipasaran memiliki selisih dengan sapi jantan yang setiap kilogramnya mencapai Rp 10 ribu.

“Dari dasar itulah mereka berlomba-lomba memotong sapi betina produktif. Namun saya yakin dengan pengawasan yang ketat, munculnya Raperda serta pemberian stimulus yang tepat sasaran akan menekan pemotongan sapi betina produktif,” tuturnya. (Aris)