single
Komisi B Sikapi Transit Beras Impor Di Jatim

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov tidak memberikan izin transit 250 ribu ton beras impor milik Bulog di pelabuhan Tanjung Perak. Meski hanya transit, Komisi B menilai kedatangan beras impor bisa membawa efek harga pada pasar sembako di Jatim.

“Meski izinnya hanya transit, pasar berpotensial mengambil tindakan negatif baik penurunan harga atau kenaikan harga beras. Ini bisa membuat Suasana pasar sembako di jatim tidak stabil,” terang Anggota Komisi B DPRD Jatim, Sumrambah, di Gedung DPRD Jatim,

Pihaknya meminta gubernur agar memikirkan ulang  dampak yang akan terjadi jika memberikan izin transit pada 250 ribu ton beras impor Bulog di Jatim. Efek dari izin transit beras impor Bulog akan diperparah jika tidak ada kejelasan mengenai mekanisme transit dan penggudangan yang dilakukan Bulog atas beras impor miliknya. “Jika beras itu sudah masuk ke gudang Bulog, siapa yang tahu ke mana akan didistribusikan. Tangan kita tidak bisa sampai ke Bulog sebab lembaga itu milik pemerintah pusat,” terangnya.

Kekhawatiran Sumrambah memang beralasan, dalam surat permohonan izin transit dan penggudangan dari Bulog kepada Gubernur Jawa Timur, pelabuhan Tanjung Perak masuk dalam rencana pelabuhan transit setelah ada usulan tambahan oleh Bulog kepada menteri Perdagangan.

Surat tersebut tertuang dalam surat persetujuan impor beras nomor 1276/M-DAG/SD/9/2010, Menteri Perdagangan menyetujui 16 pelabuhan tujuan penggudangan beras impor di seluruh Indonesia untuk 1.500 .000 ton beras impor.

Namun dalam surat Menteri Perdagangan nomor 1717/M-DAG/SD/11/2010 menteri Perdagangan menyetujui tambahan empat pelabuhan tujuan beras impor termasuk Pelabuhan Tanjung Perak di dalamnya.

Dalam keputusan Menteri Perdagangan Tanjung Perak menjadi pelabuhan impor beras terbesar  kedua dengan 250 ribu ton beras yang akan masuk , sementara terbesar nomor satu adalah Pelabuhan Tanjung Priok dengan 265 ribu ton beras.

Beras impor Bulog ini mulai masuk ke Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Februari 2011. Sementara di pelabuhan Tanjung Perak direncanakan akan masuk.