single
Komisi C Minta Pemprov Tertibkan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga
Komisi C meminta agar Pemprov Jatim dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menertibkan aset-aset yang dikuasai oleh swasta atau pihak ketiga.
 
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto
mengaku Komisinya menemukan adanya aset yang di Sidoarjo yang dimanfaatkan oleh swasta. Namun mereka tidak membayar retribusi ke Pempov Jatim. 
 
Dengan adanya temuan tersebut, Komisi C meminta BPKAD, Satpol PP,  dan Biro Hukum agar segera menindaklanjuti. 
 
"Karena hal ini luar biasa. Karena negara dirugikan, masyarakat dirugikan. Karena retribusi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Padahal aset ini digunakan untuk usaha swasta. Ini kan aneh," terangnya, Rabu 10 Juni 2021..
 
Politisi asal Partai Demokrat itu menilai retribusi yang dikenakan sudah sangat murah. Mengingat berpatokan pada Perda 1/2012 tentang Retribusi Daerah. Kemudian direvisi tahun 2013.
 
"Artinya mulai 2013 mereka mayoritas tidak membayar pajak. Masak aset begitu besar tidak ada pembayaran. Ini harus ditindaklanjuti oleh Pempov," tuturnya dengan nada heran.
 
Tak hanya itu saja, Agus mencatat ada lima lahan yang dibangun gudang. Namun semua tidak mengantongi ijin dari Pemprov, dan terkesan dibiarkan. Padahal semua lahan tersebut sudah bersertifikat. Dengan begitu Pempov mempunyai hak menguasainya
 
"Saya sudah cek sudah sertifikat sehingga sangat mudah untuk menyelesaikannya. Saya akan laporkan siapapun yang dibelakangnya," tegasnya.
 
Komisi C meminta semua pihak untuk dapat memahami agar tidak ada hal yang tidak dijalankan. Mengingat Pempov Jatim ingin meningkatkan pendapatan secara maksimal. Namun sangat ironis, jika aset besar tidak maksimalkan. 
 
Menurut Agus, KPK sendiri menyebut persoalan di Jatim adalah masalah aset. Untuk itu, Komisi C terus melakukan pemantauan dengan masuk ke wilayah yang berkaitan dengan aset Pemprov. 
 
"Kenapa ini tidak dimaksimalkan. Sangat aneh bagi kami," tambahnya
 
Komisi C berencana akan kembali merevisi Perda Retribusi Daerah. Namun Pemprov tetap harus menindaklanjuti retribusi yang belum dibayar oleh swasta.