single
Komisi E DPRD Jatim Gagas Raperda Tentang Tenaga Keperawatan
Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2018 lalu masih menempati peringkat ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia membuat kalangan DPRD Jatim berupaya keras untuk bisa meningkatkan IPKM.
 
Satu diantara upaya yang dilakukan Komisi bidang Kesra DPRD Jatim adalah dengan menggagas Raperda tentang Tenaga Keperawatan. Alasannya, tantangan pembangunan kesehatan masyarakat Jatim berdasar data Dinkes Jatim meliputi 4 hal. 
 
Pertama, transisi epidemologi ditandai dengan masih meningkatnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM). Kedua, transmisi demokrafi ditandai dengan meningkatnya kerentanan PTM pada usia produktif dan usia lanjut.
 
Ketiga, transisi gizi ditandai dengan adanya permasalahan stunting serga kegemukan dan obesitas pada anak, remaja dan dewasa. Dan keempat, tansisi perilaku ditandai dengan perilaku kurang berolahraga, konsumsi rendah serat dan tinggi Gula, Garam dan Lemak (GGL), merokok, meminum alkohol dan stress.
 
"Untuk meningkatkan IPKM Jatim, maka Pemprov Jatim haruslah fokus dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif dibandingkan pendekatan kuratif," kata jubir Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi, Minggu (13/12/2020).
 
Lebih lanjut politisi muda Partai Golkar itu menjelaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif tentunya harus dilakukan  melalui penguatan pelayanan kesehatan primer di Jatim seperti melalui puskesmas, Ponkesdes dan Ponkestren. "Caranya adalah melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan penyedia sarana prasarana serta anggaran," ungkap Adam.
 
Sesuai dengan UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan disebutkan bahwa tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan yang memnang dibekali kompetensi untuk melakukan kegiatan prmotif dan preventif dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat. 
 
"Kami berharap peningkatan kompetensi tenaga keperawatan ini juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi tenaga keperawatan," tegas Adam.
 
Jumlah tenaga keperawatan di Jatim saat ini tercatat sebanyak 80.604 orang tersebar di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim. Sedangkan perawat yang khusus ditugaskan pada Ponkesdes berjumlah 3.213 orang. 
 
"Sayangnya, mayoritas tenaga keperawatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov maupun Pemkab/Pemot di Jatim itu statusya masih pengawai tidak tetap atau honorer. Bahkan yang bekerja di swasta masih belum memenuhi ketentuan UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja sehingga kebanyakan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Adam.
 
Berdasarkan fakta akan banyaknya problem tenaga keperawatan di Jatim itulah Komisi E DPRD Jatim menganggap perlu dan mendesak untuk segera dibentuk Raperda tentang Tenaga Keperawatan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga keperawatan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan di Jatim.
 
"Muatan Raperda Tenaga Keperawatan meliputi tugas dan wewenang, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan perlindungan hukum tenaga keperawatan. Kemudian kesejahteraan, jaminan sosial, kerja sama, partisipasi masyarakat dan pembinaan serta pengawasan terhadap tenaga keperawatan," imbuhnya.
 
Pihaknya berharap usulan ini bisa mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPRD Jatim sehingga nantinya ditetapkan menjadi raperda inisiatif DPRD Jatim dan dilanjutkan dalam pembahasan raperdanya hingga disahkan menjadi Perda Jatim. 
 
"Kami selaku komisi penggagas sangat optimis usulan Raperda tentang Tenaga Keperawatan ini akan disetujui oleh fraksi-fraksi maupun seluruh anggota DPRD Jatim," pungkas Adam Rusydi.