single
Komisi E DPRD Jatim Minta BPBD Kawal Kebencanaan

Komisi E DPRD Jatim meminta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim untuk mengawal kebencanaan yang mungkin masih akan terjadi di Jatim bahkan sampai 2022 mendatang. Terlebih lagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengatasi bencana.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, menandaskan bahwa potensi bencana khususnya di Jatim masih sangat mungkin terjadi. Hal itu berdasarkan prakiraan dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Saya minta semuanya mengawal dengan kebutuhan lainnya. Sehingga bisa mengawasi terkait ancaman bencana,” katanya saat melakukan hearing dengan BPBD Jatim, Kamis (15/4/2021).

Untuk pengawalan ini, Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta supaya ada penguatan komunikasi antara provinsi dengan Kabupaten/kota.  Dia menandaskan bahwa koordinasi yang sudah terjadi harus diperbaiki, hal ini bertujuan agar saat terjadi bencana lebih mudah melakukan koordinasi.

Di tempat yang sama, anggota Komisi  E lainnya, Yayuk Rendra Krisna juga mempertanyakan koordinasi BPBD Jatim dengan BPBD Kabupaten/Kota. Dia menandaskan bahwa koordinasi harus terus dikuatkan sebab bencana adalah tanggungjawab bersama.

“Tugas kebencanaan menjadi tugas bersama. Sebab berbicara bencana memang bukan hal penting. Tetapi kejadian bencana menjadi pekerjaan rumah untuk mensosialisasikan bagaimana ancaman bencana,” tandasnya.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan ancaman bencana. Mereka juga belum faham bagaimana upaya penanganan bencana termasuk terkait pemahaman terharap lingkungan mereka.

“Sampai di tingkat desa, jarang sekali di tingkat desa tidak ada anggaran kebencanaan. Padahal berbicara bencana itu luas. Minimnya pengetahuan ini menjadi pekerjaan yang harus di kawal,” tegas Yayuk.

Sekretaris BPBD Jawa Timur, Erwin Indra Widjaja menjelaskan, pihaknya sudah mendata ancaman bencana di setiap wilayah. Ia menegaskan, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. “Upaya ini agar penanganan bencana tidak keliru,” tegas Erwin Wijaya.

Erwin Widjaja menjelaskan, pihaknya sudah mengumpulkan jajaran BPBD se Jawa Timur untuk mengawal secara bersama terkait ancaman kebencanaan. “Kaki sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota audah kaki singkronkan dengan BPBD Provinsi. Bagaimana menghadapi saat bencana maupun setelah bencana,” tegas Erwin.

Disatu sisi, Erwin juga menyayangkan adanya perubahan alokasi anggaran  BPBD yang berkurang Rp 4,498 miliar.  “Sebenarnya memang anggaran itu harapan kami tidak ikut terkurangi malah justru harusnya ditambah. Karena pasca bencana ini ternyata setelah hasil evaluasi kami di lapangan itu banyak rumah-rumah atau tempat ibadah yang memerlukan rehabilitasi,” katanya.

Terkait kerjasama dengan pihak lain terkait kebencanaan, dia menandaskan bahwa BPBD sudah bekerjasama dengan steakholder. “Khususnya dunia usaha, contoh seperti saat ini bekerjasama untuk mengurangi beban saudara kita yang kena bencana itu melalui sumbangan dari mereka. Itu kita gali dan pelaku usaha ini punya sence of krisis terharap masalah ini,” pungkasnya.