single
Komisi E Minta Perusahaan di Jatim Bayar THR Pekerja Tepat Waktu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, mengimbau agar para perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja tepat waktu.

Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandy Firdaus. Bahkan sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah meminta agar pembayaran THR tidak dicicil.

”Pemerintah sudah mengeluarkan himbauan agar pengusaha membayarkan THR yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk pekerjanya,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Politisi asal Partai Nasdem ini mengatakan, pihaknya mengakui jika saat ini pengusaha sedang kesulitan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

"Dampak Covid-19 tentunya produksi menurun. Namun demikian, hal tersebut jangan jadi alasan pengusaha untuk tidak membayarkan THR pekerjanya,” jelas pria asala Mojokerto ini.

Menurut Suwandy, jika pengusaha tak mampu memberikan THR dengan besaran satu kali gaji dikarenakan pandemi Covid-19, maka untuk besaran pemberian THR bisa dilakukan pembicaraan dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan.

“Tentunya pekerja itu ada perwakilannya di serikat pekerja. Pengusaha bisa menjalin komunikasi tawar menawar kemampuannya untuk membayar THR mengingat saat ini sedang pandemi,” jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja paling lambat H-7 Idulfitri dan tidak boleh dicicil.

Ida mengatakan, kewajiban pembayaran THR tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016. Nantinya, dia juga akan menerbitkan surat edaran (SE) mengenai teknis pembayaran THR keagamaan dari perusahaan kepada pekerja.

Meski demikian, Ida menyebut pemerintah tetap memberikan keringanan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar THR H-7 Lebaran. Pada situasi tersebut, perusahaan bisa melakukan dialog dengan para pekerja untuk menentukan solusinya.