single
Mampukah DPRD Prov, Kab/Ko Mensinergi Tupoksi

Suara Indrapura: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan adalah tugas mutlak dari lembaga legislativ. Tapi jangan lupa menampung aspirasi adalah bagian dari tugas yang harus diperhatikan. Dengan memahami dan menerima aspirasi masyararakat, maka semakin mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang benar-benar harus dicukupi. Urgensitas inilah yang saat ini ditunggu oleh Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dalam mengimplementasikan sebuah APBD untuk rakyat. Dalam kegiatan seorang politisi harus memiliki aktualisasi, inovasi dengan gaya berfikir yang lebih maju. Sehingga mampu memberi konstribusi positif bagi masyarakat. Salah satu contoh kegaggalan program transmigrasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu bukan semata-mata kesalahan masyarakatnya tapi model transmigrasinya yang perlu dievaluasi. Karena dalam sosialisasi yang diberikan seolah-olah transmigrasi mampu dengan cepat merubah sistem sosial yang lebih maju, tapi kenyataan yang diterima tidaklah sama, justru dalam program transmigrasi yang berjalan adalah mengembangkan budaya, memekarkan pertumbuhan penduduk dan pemerataan penduduk dengan memanfaatkan lahan yang selama ini belum dioptimalkan. Proses tersebut memakan waktu yang cukup panjang, oleh karena itu Pemerintah Jawa Timur dalam melakukan transmigrasi tidak langsung melepas masyarakat dalam kondisi yang belum produktif. Pakde menambahkan dengan memberi subsidi pada transmigran selama satu tahun diharapkan dalam waktu jedah mampu mengolah lahan baku menjadi lahan produktif. Kegagalan transmigran yang pernah terjadi di Surabaya merupakan pengalaman pahit dan jangan sampai terulang, karena dampak kegagalan transmigran akan menumbuhkan prilaku-prilaku sosial baru yang kurang positif. Bertambahnya pekerja seks komersial adalah bagian dari dampak kegagalan transmigrasi pada masa-masa lalu. Para pelaku sek komersial hanya berharap dapat mengembalikan sebagian finansial yang dimiliki. Untuk memberi soslusi cerdas pemerintah Jawa Timur melakukan perbaikan status sosial dengan memberikan modal sebagai usaha peracangan. Dan berhasil, inilah yang namanya kebutuhan masyarakat urgen dengan memiliki skala prioritas. kata Pakde Karwo Pakde menekankan bahwa keberhasilan pembuat produk hukum tidak bisa diukur dari jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, tapi sejauh mana kualitas perda yang diproduksi. Ada beberapa perda yang dihasilkan terbang begitu saja (Flying law) sampai saat ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat kata Pakde Implementasi APBD yang orientasinya untuk pembangunan masyarakat perlu mendapat dukungan positif dan jangan sampai membuat anggaran tandingan. Dukungan implementasi APBD merupakan salah satu fungsi pengawasan dari DPRD. Ujar Pakde Menampung aspirasi adalah bagian tugas pokok dan fungsi dewan yang harus dikembangkan sehingga dewan sebagai perwujudan wakil rakyat akan tahu kebutuhan masyarakat yang urgen. Dengan demikian akan muncul skala prioritas pembangunan bagi masyarakat. Tambahnya