single
Mandulnya DPRD Jawa Timur Dihadapan Eksekutif

Preseden buruk dan jeleknya tata kelola Pemerintahan di Pemprov Jatim, terutama dalam pembahasan APBD dengan anggaran yang luar biasa besar justru semakin mengukuhkan kalau komunikasi politik dan politik anggaran di Pemprov Jatim tidak berjalan dengan baik dan jauh dari istilah Good Governance.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Minggu (28/11/2021).

Menurut politikus asal Bangkalan Madura, selama hampir satu dasawarsa ini Pemprov Jatim selalu tepat waktu mengesahkan dan menetapkan APBD pada tanggal 10 November sebagai tonggak bersejarah dengan semangat hari pahlawan. Namun dua tahun terakhir justru mulai terabaikan.

Alih-alih tepat waktu pengesahan, kata Mathur proses pengajuan pembahasan KUA PPAS APBD Jatim 2022 juga sudah menyalahi aturan. Seharusnya dokumen dimaksud sudah diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juli, malah diserahkan pada tanggal 5 Oktober 2021.

Polemik yang memunculkan kegaduhan di DPRD Jatim saat pembahasan P-APBD 2021 karena keterlambatan yang disebabkan oleh pihak eksekutif, memaksa DPRD kejar tayang dan kebut-kebutan pembahasan selama 8 hari dan diwarnai dengan aksi protes dari beberapa anggota DPRD mewakili beberapa fraksi, seperti dari Gerindra,  Demokrat, PAN, PKB dan PKS, PBB dan Hanura. 

Bahkan Komisi C DPRD Jatim tidak membuat laporan akhir terkait pembahasan P-APBD Jatim 2021 sebagai bentuk protes. Namun eksekutif berhasil mengendalikan pimpinan DPRD Jatim. Sehingga hak dan wewenang keseluruhan anggota DPRD dalam fungsi kontrol dan budgedtingnya terasa dikebiri. 

"Ini adalah bentuk pembiaran dan kesalahan fatal pertama," tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.

Kesalahan dan preseden buruk yang kedua, lanjut Mathur adalah tahapan pembahasan R-APBD Jatim Tahun Anggaran 2022, karena dokumen KUA PPAS diserahkan ke kantor DPRD pada tanggal 8 November 2021.

Iroisnya, dokumen KUA PPAS yang biasanya setiap anggota DPRD memperoleh satu salinan, kali hanya diserahkan satu dokumen di masing-masing fraksi. 

"Hard copy terbatas soft copy juga tak kunjung dikasih. Dokumen ini jadi pertanyaan besar dan menjadi dokumen langka bagi anggota DPRD Jatin untuk dibaca dan dicermati," sindir vocalis DPRD Jatim ini.

Selanjutnya, pada Kamis (25/11/2021), diagendakan rapat Bamus yang salah satu agenda pentingnya adalah jadwal pembahasan KUA PPAS dan R-APBD Jatim 2022. Rapat dihadiri oleh TAPD (Plh Sekda, Ka BPKAD, Ka Bappeda dan Ka Biro Hukum) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi dan Wakil Ketua, Sahat Tua P Simanjuntak dan Anwar Sadad.

Dalam presentasi dari TAPD yang disampaikan oleh Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sungguh sangat tidak masuk akal dan terkesan memaksakan kehendak karena  mengajukan pengesahan APBD Jatim 2022 pada tanggal 30 November 2021.

"Menurut saya ini usulan terkonyol sepanjang sejarah perjalanan Pemprov Jatim. Akibatnya, muncul perdebatan panjang di rapat internal Banmus antara membahas R-APBD 2022 atau tidak membahas sama sekali dengan mempertimbangkan konsekuensinya," beber anggota Banmus DPRD Jatim ini.

Berdasarkan regulasi yang ada, jika keterlambatan pengesahan dan penetapan APBD 2022 maka sanksinya transfer pusat akan terlambat dan berakibat tertahannya hak keuangan anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk seluruh ASN/PNS di bawah naungan Pemprov Jatim.

Lebih jelas dalam Pasal 312  UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (2) dikatakan, DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sebagaimana dimaksud ayat 1, dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan selama 6 bulan. 

"Tetapi dalam ayat (3) disebutkan jika keterlambatan tersebut disebabkan kelalaian pihak eksekutif maka Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD," beber Mathur Husyairi.

Sementara jika mengacu pada  Permendagri No.27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dikomparasikan dengan agenda atau jadwal pembahasan APBD Jatim 20211, maka bisa ditemui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada  DPRD paling lambat minggu II bulan Juli dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus. 

"Tetapi faktanya nota kesepakatan (perseujuan bersama KUA PPAS) tersebut baru digelar pada 27 November 2021 kemarin," ungkap mantan aktivis anti korupsi ini.

Sedangkan untuk penyampaian Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu. Sedangkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau pada 30 November.

Tetapi, jadwal untuk pengambilan keputusan atas persetujuan bersama Perda APBD 2022 di Jatim baru diagendakan pada 4 Desember 2021. Melihat dinamika pembahasan APBD Jatim 2022 ini, 

"Saya menilai ada ketidakseriusan Eksekutif untuk melakukan pembahasan APBD bersama Legislatif. Bahkan ini bisa menjadi jebakan untuk legislatif karena waktu yang diberikan juga sangat mepet, sehingga legislatif hanya diminta jadi tukang stempel dan tidak melalui mikanisme pembahasan sebagaimana amanah Permendagri No.27 tahun 2021. Tentunya ini sangat mengebiri hak-hak legislatif," pungkas Mathur Husyairi.