single
Mathur Husyairi, Terlalu Vocal Hingga Nomor WA Diblokir Gubernur Jatim
Kurang baiknya komunikasi politik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terhadap mitra sejajar yang ada di DPRD Jatim, nampaknya dirasakan betul anggota DPRD Jatim. Bahkan kesan anti kritik membangun sangat melekat pada sosok orang nomor satu di Pemprov Jatim.
 
Vokalis DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengaku merasakan langsung buruknya komunikasi Gubernur Jatim baik dengan anggota DPRD Jatim maupun terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jatim sehingga secara tidak langsung hal itu jika dibiarkan akan menjadi batu sandungan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
 
Politikus asal PBB ini mengatakan, pernah menanyakan sekaligus memberi masukan kepada Gubernur Khofifah sekitat bulan April 2021 menyangkut pelaksanaan hibah dan bansos Pemprov Jatim ke daerah-daerah Madura yang perlu diperbaiki karena banyak dikeluhkan masyarakat.
 
Padahal masyarakat Jatim pada umumnya maupun Mathur secara pribadi sangat mengapresiasi kepemimpinan pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan Pak Emil Elestianto Dardak karena semangat beliau berdua sangat dinamis (trengginas) sebagai pemimpin di Jatim.
 
Hanya saja, kata Mathur ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki, khususnya menyangkut pola komunikasi politik dan membangun ritme koordinasi dengan OPD di lingkup Pemprov Jatim yang harus dibenahi dan ditingkatkan.
 
"Termasuk beliaunya ketika menerima kritikan atau masukan dari siapapun, termasuk dari anggota DPRD. Dan peluangnya bagi saya adalah ketika ketemu di rapat-rapat resmi sehingga gak mungkin kemudian saya datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya juga saran dan masukan untuk kepentingan Jatim," ujar Mathur, Jumat (1/10/2021).
 
Sebagai bagian dari  tanggungjawab menjadi wakil rakyat Jatim, kata Mathur dirinya juga berupaya menjalin komunikasi dengan Gubernur Khofifah melalui aplikasi whatapps (WA) terutama  menyangkut postur anggaran dana hibah, tata kelolanya kurang baik sehingga kemudian banyak indikasi-indikasi penyelewengan ketika terjadi realisasi maupun tidak adanya monev dan lain sebagainya 
 
"Mungkin masukan saya itu tidak mengenakkan kemudian menjadi ending yang tidak bagus. Sebab WA saya kemudian diblokir oleh ibu Gubernur. Ini yang saya sangat sayangkan acara komunikasinya," ungkap pria asli Bangkalan.
 
Sebelum diblokir, pihaknya sempat membeber data hibah provinsi tahunan tapi dibantah. Bahkan Bu Gubernur mempersilahkan untuk dilaporkan jika memang ada indikasi temuan penyelewengan.
 
"Aneh, setelah saya kirimi data grafis besaran anggaran hibah daerah tahunan justru nomor WA saya diblokir," beber Mathur sambil menunjukkan bukti chat WA dengan nomor 081xxxx888 ke sejumlah media. 
 
Ditambahkan Mathur, selama 2  tahun berjalan menjadi anggota DPRD Jatim, jeleknya komunikasi dan ritme tata kelola waktu juga terlihat saat pembahasan APBD Jatim yang selalu telat baik dalam waktu menyerahkan dokumen KUA PPAS yang selalu melewati ambang batas yang diatur dalam UU No.24 tahun 2014 yaitu minggu kedua bulan Juli.
 
Tapi selama ini, lanjut Mathur mana pernah  tepat waktu. Kemudian di 2021 terjadi seperti itu lagi, termasuk yang sekarang ini (P-APBD 2021). Coba dibayangkan KUA PPAS dibahas hanya satu hari di rapat Banggar. Besoknya kemudian paripurna nota keuangan, lalu lanjut pembahasan sampai proses persetujuan selama 8 hari. 
 
"Saya pingin tahu, pemerintahan atau ahli manajemen mana yang bisa mengatakan bahwa ini akan menjadi sebuah proses pembahasan yang sempurna, demi kepentingan puluhan juta warga Jatim  dengan postur anggaran Rp. 33-35 triliun, itu sangat tidak mungkin," tegas Mathur Husyairi. 
 
Ia berharap dinamika yang terjadi dalam pembahasan P-APBD Jatim 2021 ini kali yang terakhir. Karena itu pimpinan DPRD Jatim diminta membuat kesepakatan bersama secara tertulis yang diketahui seluruh anggota DPRD Jatim terkait jadwal dan batas waktu pengajuan dan pembahasan raperda. 
 
"Selain itu hal ini sudah diatur jelad dalam aturan perundangan-undangan. Ini juga menyangkut marwah DPRD Jatim jangan sampai muncul stigma jelek karena hanya menjadi mesin stempel dari segala kebijakan yang dibikin eksekutif padahal eksekutif dan legislatif adalah mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan daerah," pungkas Mathur.