single
Muzammil Safi'i Jembatani Misi Demo Frontal Ke DPRD Jatim

Ketua fraksi NasDem Muzammil Safi'i SH MSi mengungkapkan bahwa pihaknya saat menemui para demonstran yang menamakan dirinya Frontal, mengaku akan menyampaikan orasi mereka ke pemerintah. Para demonstran tersebut melakukan orasi di depan gedung negara Indrapura, Surabaya.

"Ada unjuk rasa Frontal namanya. Kebetulan yang menemui saya, mereka ada 10 orang perwakilan dari Frontal. Frontal itu merasa kayak dianaktirikan dengan berbagai kebijakan pemerintah, maka dia mengajukan 5 tuntutan ke pemerintah provinsi," terang Muzammil.

"Ada yang bersifat internal, ada juga yang bersifat eksternal. Yang bersifat eksternal itu mereka berharap para pelaku ojol itu mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah provinsi. Yang dulu katanya mendapatkan Rp 400.000,- sekarang sudah tidak dapat lagi. Karena itu kita mencoba untuk memfasilitasi itu," sambung Muzammil. 

Muzammil menambahkan, bahwa dalam tuntutan tersebut, mereka juga minta diperlakukan sama terkait dengan subsidi BBM dengan plat kuning.

"Jika disamakan dengan mobil-mobil taxi plat kuning, sementara Ojol menggunakan plat hitam, tentu akan sulit  untuk memilah, apakah ini ojol atau non ojol. Ndak kelihatan kan. Yang ketiga itu adanya upaya melakukan pengambilan secara paksa kepada mereka-mereka yang punya kredit-kredit sepeda motor, dan kredit mobil," lanjutnya. 

Muzammil menyesalkan tindakan deepcolector  karena itu urusan pidana. Sekarang sudah tidak boleh orang melakukan pengambilan secara paksa, itu harus dilaporkan kepada kepolisian.

"Yang berhak melakukan perampasan itu adalah pengadilan, hukum itu ada aturan, menurut saya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bersinergi untuk menindak tegas pelaku deepcolector. Saya sarankan supaya Frontal mengumpulkan seluruh anggota nya itu, Berikan penjelasan terkait aturan perampasan sepeda motor maupun mobil. Yang boleh melakukan perampasan itu hanya pengadilan," tegasnya.

"Yang internal itu minta supaya CSR-nya perusahaan itu dikembalikan lagi pada mereka, yang kelima mereka ini kan sesuai dengan kesepakatan dipotong 20% dari total aplikasi. Sekarang ini karena sangat sepi akibat pandemi Covid-19, maka dia minta supaya diturunkan. Nggak tahu apakah 15% atau 10%. Kami ingin memfasilitasi beberapa persoalan ini untuk bisa menjadi kesepakatan kesepakatan antara pihak-pihak itu. Insya Allah permintaan mereka akan kita sampaikan kepada pemerintah," pungkasnya.