single
Pansus LPKJ Gubernur Jatim Akhir Tahun 2020 Nilai Layak Lanjutkan Pembahasan
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2020 menilai laporan Gubernur Khofifah Indar Parawansa layak untuk dilanjutkan pembahasannya. 
 
"Pansus berpendapat LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2020, layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agung Supriyanto SH juru bicara Pansus saat membacakan laporan Pansus pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (5/4/2021).
 
Menurut politisi asal FPAN DPRD Jatim, ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 
Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kata Agung meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiapurusan pemerintahan. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi dari DPRD tahun sebelumnya.
 
Kemudian terkait dengan kinerja keuangan, pansus LKPJ juga akan melakukan pembandingan antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan tahun 2020. Membandingkan antara target belanja dengan realisasi blanja tahun 2020, membandingkan antara targetpembiayaan dengan realisasi pembiayaan tahun 2020.
 
"Pansus juga akan menelaah korelasi antara belanja daerah denan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Jatim guna mengetahui tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan Gubernur Jatim," jelas politisi asal Tuban ini.
 
Diakui Agung, keberhasilan suatu pemerintahan dapat diukur melalui hasil (input), keluaran (output), dampak (impact) serta manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 
 
"Akan tetapi suatu keberhasilan juga harus dilihat dari sisi efesiensi dan kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat, jika perlu dibandingkkan dengan capaian daerah-daerah lain," kata wakil ketua Pansus LKPJ ini.
 
Kendati demikian, pansus LKPJ menyadi bahwa tahun 2020 merupakan tahun pandemi Covid-19 yaitu bencana nasional non alam bagi pemerintahan, sehingga sangat berdampak pada kinerja pemerintahan termasukdi Jatim. 
 
"Oleh karenanya, pansus dalam melakukan penilaian nanti selain melalui pendekatan indeks kinerja utama (IKU) dalam visi misi Gubernur, tentunya juga akan melakukan penilaian obyektif dengan mempertimbangkan dari segala sisi termasuk kondisi bencana nasional non alam akibat pandemi Covid-19," pungkas  Agung Supriyanto.