single
Pelayanan Perlu Ada Standard Jelas

Suara Indrapura.“Kepala desa beserta aparatur desa merupakan ujung tombak dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Hal ini disampaikan Kusnadi, SH, M.Hum, Wakil Ketua Komisi A, saat melakukan hearing dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Selasa (11/1) di Ruang Rapat Komisi A di Indrapuara.

Hearing ini dilaksanakan untuk mendapatkan solusi permasalahan dari hasil Reses. Ditemui banyak keluhan dan permasalahan mengenai pemerintahan desa baik pelayanan aparatur desa kepada masyarakat, kualitas SDM aparatur desa dan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

Seperti yang disampaikan Saut Marisi, Anggota Komisi A, “tidak ada standard pelayanan, beberapa lama, berapa biaya pembuatan KTP dan Akte Kelahiran”, katanya. Tidak adanya standard pelayanan, tata kelola pelayanan di desa/ kecamatan.Untuk itu diperlukan pedoman umum, juklak atau produk hokum lainnya untuk menyamakan standarisasi pelayanan desa kepada masyarakat secara langsung.

“Fungsi Pemerintahan Desa sebagai  pelayanan masyarakat mengandung “Prinsip Fasilitasi” terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai penerima layanan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat dalam segala bidang, sesuai dengan kebutuhan”. Kata Kusnadi menambahkan pernyataan Saut Marisi.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan umum , Suprayitno menyatakan ,” Pelayanan KTP, Pemerintahan mempunyai program e-KTP yang akan diberlakukan pada tahun 2012 tanpa pungutan biaya dan proses selesai satu hari, untuk tahun 2011 ini akan diadakan pemutakhiran data dan pemberlakuan NIK (nomor induk kependudukan )”, katanya.

Mengenai peningkatan SDM Aparatur Desa , Pemprov Jatim mempunyai program pelatuhan bagi Kepala dan Sekretaris Desa melalui Pemerintahan Kabupaten / Kota dengan anggaran APBD Provinsi. Terkait dengan bantuan Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana, ada bantuan Reguler (Rasintek) dan non Reguler (Jasmas) di APBD Provinsi. Dengan mengajukan proposal dan proses sesuai ketentuan kebutuhan pembangunan desa akan direalisasikan , papar Prayit menambahkan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana Pemerintahan desa mampu meningkatkan keseejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik , tutur Kusnadi .