single
Pelayanan Publik di Kec.,Desa Masih Lemah

Suara Indrapura : Pelayanan publik sejatinya merupakan tupoksi utama pemerintahan (negara) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD: "...Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." Amanat ini, tak boleh diutak-atik, tidak boleh di-amandemen.

Bahkan amanat pelayanan publik secara setara (equality) tertuang pada pasal-pasal UUD dalam 10 pasal tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga didukung 6 pasal (masing-masing 1 pasal Agama, Hankam, 2 pasal Pendidikan dan Kebudayaan, 2 pasal Perekonomian dan Kesejahteraan) .
Puluhan regulasi dengan hierarkhis dibawah UUD yang berupa UU dan Peraturan Pemerintah (PP) juga telah dibuat untuk memperkukuh pelayanan publik. Termasuk di dalamnya UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsmand.

Anggota Komisi A DPRD Jatim KH. Sholeh Hayat berharap dengan terbentuknya Komisi Pelayanan Publik, maka dirinya tidak mendengar lagi keluhan masyarakat terkait unsur pelayanan.
Dalam Jaring aspirasi masih ada masyarakat yang mengeluh terhadap buruknya pelayanan di tingkat desa/keluranan. Kalau perlu oknum yang sering memperlakukan tindakan tersebut diberi sanksi sepadan. Atau tidak ditempatkan pada unsur pelayanan langsung. katanya

Sholeh menambhakan lingkup pelayanan publik adalah seluruh kinerja pemerintahan, yang dikategorikan menjadi dua jenis kebutuhan. Yakni, kebutuhan dasar, antaralain terdiri dari akses kesehatan, pendidikan, air, lingkungan yang bersih, keamanan, listrik serta prasarana perhubungan (jalan, telepon). Dan kebutuhan pengembangan yang berupa pertanian, perdagangan, kesenian, keolahragaan, industri serta jasa-jasa. Sehingga obyek yang harus diurus oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) adalah seluruh penyelenggara pelayanan, dari pemerintah maupun badan hukum lainnya.

Pada era keterbukaan dan kepastian hukum saat ini, gugatan atas ke-tidak nyaman-an pelayanan publik merupakan hak domain rakyat. Menjadi biasa pula untuk dilakukan. Sudah banyak penyelenggara pelayanan publik dinilai melanggar hak-hak rakyat, bahkan melanggar hukum. Misalnya berbagai sengketa tentang pelayanan kesehatan yang disebut mal-praktek. Serta proses penegakan hukum yang diajukan dalam kasus pra-peradilan. Begitu juga pelanggaran oleh perorangan atau badan usaha serta badan hukum yang melanggar undang-undang, yang disebut wan-prestasi. (Aries)