single
Pemberian Kartu Jamkesda Belum Tepat Sasaran

Suara Indrapura : Jaminan Kesehatan Daerah adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program JAMKESMAS.  Munculnya program jamkesda, masyarakat yang awalnya tidak mau dikategorikan miskin, tiba-tiba banyak yang mendaftar menjadi masyarakat miskin, akibatnya data yang awalnya sudah diketahui jumlah masyarakat miskin berubah menjadi bias.
Masyarakat tidak merasa ragu, risih bahkan sungkan jika dikategorikan masyarakat miskin asal dapat kartu jamkesda. Itulah fenomena yang berkembang saat ini. Jadi wajar jika pemerintah Daerah merasa kelabakan untuk meyiapkan anggaran berlimpah guna menutupi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.    
H. Saleh Ismail Mukadar anggota Komisi E DPRD jatim mengatakan secara umum tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara Efektiv & Efisien. Secara khusus meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Sementara sasaran utama adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam SK Bupati Th .2008. masyarakat miskin yang tidak masuk dalam SK Bupati ,namun benar –benar miskin yang dinyatakan oleh Kepala Desa / Lurah dan ditandatangani Camat. Katanya
Saleh menambahkan menurut informasi warga setempat Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik, terutama di tingkat RT-RW. Mengurus Jamkesda / surat tidak mampu direpotkan sikap aparat. Kalaupun Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah diperoleh, giliran sikap paramedis yang menjengkelkan. Karena pasien tidak mampu, kurang dilayani.

Bahkan terkesan disepelekan. Sehingga dipandang perlu untuk  merekomendasikan penyediaan dana khusus menangani pasien tidak mampu. Bukan rumah sakit khusus pasien tidak mampu (RS-BDH). Penyediaan dana juga diperlukan untuk sosialisasi mengurus Jamkesda. Namun yang perlu, adalah perbaikan sikap tenaga paramedis terhadap pasien tidak mampu. paparnya
Peralatan medis. Selain ”sumpek”-nya sikap paramedis, (ketidakramahan) ternyata Puskesmas Surabaya, juga menghadapi kendala sumpeknya peralatan medis. Hampir semuanya tidak memadai. Mohon segera ditingkatkan fasilitas alat medis untuk meningkatkan perawatan pasien yang bersifat khusus.
Melihat keluhan yang disampaikan warga Surabaya, anggota dewan yang tergabung dalam dapil I siap memfasilitasi dan menjembatani masalah tersebut sampai tuntas agar masalah kesehatan masyarakat tetap terjaga utamanya masyarakat miskin yang terdaftar dan memiliki kartu jamkesda. Ujarnya
Masalah haji juga menjadi diskusi panjang antara warga dengan anggota dewan, masyarakat mengkhawatirkan pelaksanaan jadwal antrean haji selama 7 tahun mengkhawatirkan yang berusia tua, takut kedahuluan ajal. Karena itu diusulkan untuk membuat payung hukum khusus untuk calon jamaah berusia diatas 65 tahun yang belum pernah berhaji. Kementerian Agama diharapkan membuat dispensasi memprioritaskan calon haji berusia tua / lanjut.
Sementara menurut Saleh,  Program Penanganan Gakin belum maksimal, masih  banyak keluarga miskin tidak terjangkau dana / fasilitas. Perlu tindakan pemerataan dan sosialisasi, serta sistem pelaporan gakin di tingkat RT / RW. Database gakin, seyogyanya di-update setiap 6 bulan. Bisa berkurang atau malah bisa bertambah, sesuai realita yang terjadi pada masyarakat. Katanya (Aris)