single
Penyelenggara Gugus Tugas Covid-19 Miliki Kekebalan Hukum

Penyelenggara Gugus Tugas Covid-19 Miliki Kekebalan Hukum

Pandemi Covid-19 sudah membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, selain mengancam keselamatan nyawa warga negara. Mengantisipasi penyebaran virus semakin mengganas, penyelenggara  anggota komite stabilitas sisten keuangan (KSSK) memiliki kekebalan hukum, dimana para pejabat tidak dapat dituntut dipidana maupun perdata dalam melaksanakan tugas yang didasari dengan itikad baik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hj. Anik Maslachah menjelaskan kebijakan itu sesuai SE KPK Nomor 11/2020. "Ini urgent untuk segera dilakukan oleh pemerintah dari desa sampai pusat. Mengingat Perpu Nomor 1 tahun 2020 ttg kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan," ujar Anik Maslachah, Selasa (21/4/2020).

Dalam surat edaran itu, lanjut politisi PKB ini dijelaskan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki kekebalan hukum, dimana para pejabat tidak dapat dituntut dipidana maupun perdata dalam melaksanakan tugas.

Disampaikan Hj. Anik Maslachah, kebijakan ini harus didorong bersama yang didasari  itikad baik. Fasilitasi layanan pengaduan  harus tertulis jelas dimasing-masing tingkatan pemerintah. Karena tidak terpisahkan dengan posko yang sudah terbentuk.

"Hal ini agar memudahkan masyarakat  menyampaikan aduan, sebagai langkah kontrol  pelaksana atau eksekutor bantuan agar bisa tepat sasaran, transparan dan akuntabel," tandas Anik