single
Penyelesaian Raperda Bantuan Hukum, Komisi A Butuh Perpanjangan Waktu

Suara Indrapura : Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta untuk diberikan perpanjangan waktu dalam menyelesaikan pembahasa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jatim Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Jatim. Itu dilakukan guna untuk lebih mendapatkan hasil Raperda lebih sempurna.

Juru Bicara Komisi A DPRD Prov Jatim Saut Marisi Siahaan, SH. pada Sidang Paripurna acara Laporan Komisi Pembahas Raperda Prov Jatim Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Prov Jatim, di Gedung DPRD Prov Jatim Jl Indrapura 1 Surabaya, Kamis (15/3) mengatakan, perlu perpanjangan waktu dalam menyelesaikan pembahasan Raperda itu, sampai jangka waktu tertentu sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Hukum yang merupakan tindak lanjut diterbitkannya UU No 16 Tahun 2011.

Walaupun demikian, lanjutnya, pembahas dalam hal ini Komisi A akan tetap terus mencari masukan dan melakukan diskusi-diskusi internal bagi penyempurnaan Raperda itu. Untuk materi penyempurnaan yang yang akan dijadikan referensi pembahasan antara lain dari pendapat gubernur terhadap usul inisitaif DPRD dan jawaban fraksi DPRD terhadap pendapatan gubernur, melalui hasil publik hearing, hasil diskusi dengan biro hukum Kementrian Dalam Negeri RI, dan draf PP Tentang Bantuan Hukum.

Dia menjelaskan, dengan berlandaskan pada UU itu, Komisi A sebagai pembahas berasumsi bahwa pembahasan Raperda akan terpadu dengan jelas sehingga pembahasan dapat dilakukan dengan cepat dan lancar.

Ternyata, katanya, asumsi pembahasan itu tidak sesuai rencana dikarenakan UU No 16 Tahun 2011 secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan untuk memberikan bantuan hukum ada pada lembaga bantuan hukum yang telah berbadan hukum dan lembaga bantuan hukum itu telah pula terakreditasi. .

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dengan Biro Hukum Kemendagri RI, pada tingkat nasional pengaturan itu pula telah menimbulkan kerumitan tersendiri sehingga pemerintah merasa pelu untuk menerbitkan regulasi dalam bentuk PP yang subtansinya antara lain mengatur lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Walaupun demikian, lanjutnya, Biro Hukum Kemendagri RI mendorong Komisi A untuk mampu menyelesaikan Raperda ini. Dikarenakan, Raperda itu merupakan kepedulian nyata dari Pemprov Jatim terhadap nasib masyarakat yang tidak mampu. “Kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi pemerintahan daerah lainnya di Indonesia untuk melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Agar tidak terjadi perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan, katanya penyelesaian pembahasan dan pengesahannya menunggu disahkannya PP yang merupakan tindak lanjut dari UU No 16Tahun 2011 yang rencannya akan segera disahkan pada satu hingga dua bulan ini. (Aris)