single
Peraturan Menteri Kesehatan Rugikan Profesi Tukang Gigi

Suara Indrapura : Keberadaan tukang Gigi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di pedesaan yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial menengah kebawah yang otomatis tingkat kehidupannya berpola pikir  sederhana baik pendidikan, kesehatan, kehidupan sehari-hari maupun lain sebagainya.

Dibidang kesehatan misalnya mereka hanya mempunyai pikiran kalau sakit bagaimana bisa segera sembuh dan dapat beraktifitas kembali, maka dari itu dipedesaan banyak tenaga medis yang melakukan praktek guna membantu masyarakat untuk berobat baik itu perawat, bidan maupun tukang gigi yang saat ini lagi dipergunjingkan terkait keberadaannya yang dianggap mengkhawatirkan.

Pekerjaan Tukang Gigi sebenarnya dilindungi Permenkes No.339/Menkes/Per/V/1989 tentang pekerjaan Tukang Gigi tetapi pada tahun 2011 muncul  Permenkes No.1871/Menkes/PER/1X/2011 tentang pencabutan Permenkes No.339/Menkes/PER/V/1989 yang dianggap merugikan para pekerja Tukang Gigi, terkait dengan itu beberapa perwakilan Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) didampingi Kuasa hukumnya M.Sholeh bertemu dengan Komisi E DPRD Jatim pada hari Kamis 31 Mei 2012 di gedung DPRD untuk mengadukan nasibnya terkait pencabutan Permenkes yang dipandang sangat merugikan itu.

Menurut M.Sholeh selaku kuasa hukum PTGI mengatakan bahwa pekerjaan tukang gigi ini tidak berbeda dengan bidan yang membantu menangani proses kelahiran  yang sebenarnya adalah kewenangan dokter spesialis kandungan, dengan adanya pencabutan ini pemenkes no 1871 tahun 2011 jelas melanggar UUD 1945 pasal 27 tentang warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebelum Permenkes ini dikeluarkan semua tukang gigi ini sudah banyak yang memiliki  ijin operasional, jadi secara otomatis ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi, padahal tukang gigi ini tidak jauh berbeda dengan pelaku-pelaku pengobatan alternative baik itu sangkal putung, tukang pijat tradisional yang dilindungi oleh Undang-undang tentang penyelenggaraan pengobatan Tradisional. Paparnya.

M.Sholeh berharap pada pengaduan ini DPRD Jatim hendaknya memfasilitasi untuk ditemukan dengan pihak-pihak terkait atau paling tidak pemberlakuan Permen No.1871 ini ditunda sampai dengan ada putusan hukum judicial review ke MA, agar pekerjaan tukang gigi ini tetap dapat beroperasi.

Terkait dengan itu Ketua Komisi E H. Sugiri Sancoko, S.E. mengatakan bahwa akan menyampaikan dan mengawal pengaduan PTGI ini ke Komisi IX DPR RI dan memanggil pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jatim serta  Polda Jatim untuk mengamankan pekerjaan tukang gigi ini untuk beroperasi sambil menunggu putusan Mahkamah Agung, mengingat profesi tukang gigi ini sangat dibutuhkan khususnya di Pedesaan karena tarifnya lebih murah dan terjangkau dari pada dokter gigi. Katanya (SBW)