single
Perekonomian Tolak Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Suara Indrapura : Pemerintah negara Indonesia dibentuk bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, demikian yang tercantum dalam pembukaan UUD 45.  Dasar-dasar tentang memberikan kesejahteraan selain memberikan pengakuan hak asasi rakyat Indonesia terdapat pada Pasal 23 ayat 1 mengenai pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bambang Harianto, SE. anggota Komisi E mengatakan sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.

 

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatnya pembangunan pada desa-desa terbelakang dan tertinggal, meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah, serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota/kabupaten dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.katanya

Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.

Serta membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.paparnya

Bambang menambahkan konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia satu tahun, keluhan masyarakat terhadap kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran atau surat kabar, serta menonton televisi. Dari kelompok tersebut BPS melakukan pengelompokan menjadi lima indikator dalam pengukuran kesejahteraan sosial, yaitu kesehatan, pendidikan, akses menjangkau media massa, perumahan dan gizi.

Mengacu indikator tersebut di dapil VIII (Kab/Kota Mojokerto, Madiun, Kab. Jombang Nganjuk) perlu ada perhatian serius bagi pemerintah daerah, karena masih tingginya jumlah warga miskin dan tidak segera menurunnya angka pengangguran di Jawa Timur. katanya