single
Petani Siap Hadapi Musim Pancarobah

Suara Indrapura : Berbagai permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat yang terekam dalam catatan kecil anggota dewan Provinsi Jatim. Di kabupaten/kota Pasuruan, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kabupaten lain. Yang utama adalah tingkat kinerja perangkat pemerintahan yang paling bawah, yakni desa/kelurahan.

Anggota Komisi B DPRD Jatim H. Anwar Sadad, M.Ag mengatakan keluhan tentang kinerja ini juga disebabkan tingkat pengetahuan dan fasilitas aparat di pedesaan yang kurang memadai. Akibatnya, banyak program pemerintah tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat tidak tersosialisasi dengan baik. Sehingga banyak program bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

Masyarakat tetap mengharap kepada wakil rakyat yang ada di Provinsi agar dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengawalan ini penting agar kebersamaan pemerintah daerah dengan lembaga legislatif berjalan searah dan senafas dengan program yang telah disepakati bersama.

Secara umum aspirasi tersebut meliputi perbaikan infrastruktur pertanian (saluran tersier lama) yang telah rusak, bantuan permodalan, pembangunan madrasah dan tempat ibadah. Beberapa masalah infrastruktur yang tercatat pada reses terdahulu telah memperoleh respons atau mengalami perbaikan. Karenanya, banyak masyarakat yang menyatakan terimakasihnya. Sedangkan khusus di bidang pemerintahan, masih banyak dikeluhkan masalah transparansi manajemen pemerintahan desa. Secara umum permasalahan pemerintahan yang disampaikan masih tetap seperti reses terdahulu.

Berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan dan uluran program, seperti masalah manajemen pemerintahan desa. Untuk meminimalisir masalah kendala transparansi, diperlukan pembinaan personel/perangkat desa berupa kursus atau semacam Diklat khusus perangkat desa. Diklat ini bisa dilakukan bersama, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota, yang meliputi beberapa angkatan. Kursus yang diperlukan adalah bidang perundang-undangan. Sehingga sekaligus bisa bermakna sosialisasi perundang-undangan. Papar politisi asal PKNU ini (Sapto)