single
PPDB Sistem Zonasi Masih Dikeluhkan Masyarakat
Pendaftaran Peserta Didik Baru tahun ajaran 2022-2023 masih terus berlangsung. Namun masyarakat di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Sidoarjo masih mengeluh, lantaran penerapan sistem zonasi membuat anak-anak mereka kesulitan masuk sekolah negeri.
 
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim dr Benjamin Kristianto membenarkan saat dirinya melakukan sosialisasi kebangsaan di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dihadiri beberapa kepala desa memberikan masukan bahwa PPDB sistem zonasi masih banyak dikeluhkan masyarakat.
 
"Faktor yang paling dominan itu karena belum meratanya sekolah negeri baik SMAN/SMKN di setiap kecamatan, sehingga saat sistem zonasi diterapkan maka warga di kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri akan kesulitan masuk ke sekolah negeri," jelas anggota Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi Senin (27/6/2022).
 
Lebih jauh Benjamin mencontohkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 18 kecamatan, ternyata masih ada 8 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri (SMAN/SMKN). Diantaranya, di Kecamatan Prambon, Tanggulangin, Jabon, Candi, dan kecamatan lainnya.
 
Sebaliknya di Kecamatan Sidoarjo justru memiliki 4 SMA Negeri. Begitu juga di Kecamatan Buduran ada 2 SMA Negeri sehingga cenderung terpusat di wilayah perkotaan sedangkan di wilayah pinggiran tidak ada sama sekali.   
 
Ironisnya lagi, ada kepala desa di Kecamatan Prambon yang sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk dibangun SMA Negeri. Namun tak kunjung ada kejelasan, kapan pemerintah mau membangun gedungnya. 
 
"Ini khan dilematis, satu sisi pemerintah sering bilang kesulitan mendapatkan lahan sehingga tidak mudah membangun SMA Negeri. Namun di sisi lain banyak kepala desa yang sudah menyiapkan lahan tapi tak kunjung ada kejelasan dari pemerintah," beber politikus berlatar belakang dokter ini.
 
Ia berharap pemerintah dalam hal ini mulai kepala dinas pendidikan, bupati/wali kota, gubernur, menteri pendidikan dan presiden  mau meninjau ulang penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi yang terus menimbulkan persoalan tanpa ada solusi yang jelas pada akar persoalan.
 
"Akar persoalan sistem zonasi itu pemerataan. Kalau memang sekolah negeri belum merata ya jangan dipaksakan penerapannya. Korbannya adalah anak-anak pintar yang punya potensi tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas hanya karena kesalahan penerapan kebijakan pemerintah," pungkas Benjamin.