single
RAMAI-RAMAI MENOLAK RPP TEMBAKAU

Suara Indrapura : Terkait rencana Pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tembakau, Pak Dhe Karwo selaku Gubernur Jawa Timur dengan tegas menolak RPP tersebut, Pak De Karwo mengatakan tidak ada landasan yang kuat untuk mengesahkan RPP tersebut sebab menurut dia Pemerintah pusat tidak fair dengan RPP tersebut karena aturan tersebut hanya didasarkan pada perang sistem ekonomi internasional dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu serta alasan yang lain adalah tembakau mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau, padahal gula, beras, the dan kopi juga mengandung zat adiktif maka dari itu Pak De tetap pada sikapnya yang tidak mendukung  dan menggubris RPP tersebut.

Sejalan dengan pendapat Gubernur Jatim, Komisi B DPRD Jatim juga menolak RPP yang merugikan jutaan  warga yang bergerak pada industri tembakau.

Agus Dono Ketua Komisi B menegaskan RPP disusun dengan peraturan perundang-undangan tak layak karena tidak mencerminkan keadilan masyarakat dan manakala RPP ini dipaksakan akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Jatim dan tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan dan strategis Jawa Timur.

Hal senada terkait penolakan RPP Tembakau ini sikap dari Gabungan Perusahaan Rokok Kretek (Gapero) Jawa Timur Sulasmi  mendesak kepada Pemerintah untuk tidak menyetujui RPP tersebut karena berdampak pada produksi rokok akan mengalami penurunan sekitar 60% mengingat jumlah total tenaga kerja yang ada sebanyak 6,1 juta dan 3,6% juta disektor rokok, sedangkan jumlah perusahaan rokok secara nasional mencapai 1978 perusahaan dan 1100  perusaahaan rokok ada di Jawa Timur, jadi bisa dibayangkan berapa ribu tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena di PHK akibat pabrik rokok yang gulung tikar.

Lebih jauh Sulasmi yang juga anggota tim Revitalisasi tembakau Jatim mengatakan bahwa RPP yang akan diberlakukan ini cacat hukum sebab yang dijadikan dasar adalah UU no.32/2009 tentang kesehatan yang isinya disebutkan bahwa rokok mengandung zat adiktif, untuk itu kita hadang pemberlakuan RPP ini dengan jalan diplomatik sampai RPP ini dibatalkan. (Budi S.)