single
Realisasi Kebijakan Pembangunan 2022 Bisa Dimulai

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi berharap tahun 2022 Pemprov Jatim sudah bisa mulai merealisasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan program pembangunan Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan Kusnadi saat menyampaikan laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Paripurna, Senin (27/12/2021).

Kebijakan pembangunan tersebut telah ditetapkan dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

"Hal ini untuk mengatasi Disparitas Spasial Ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Jawa Timur yang memperhatikan aspek inklusivitas dan berkelanjutan untuk mendorong pemerataan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur," ujar Kusnadi dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (28/12/2021).

Kusnadi mengatakan, karena Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur merupakan bagian Integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengingat Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang APBN terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dan dunia usaha, penguatan konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat kegiatan ekonomi serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemanfaatan potensi kemaritiman," ujarnya.

Ia menuturkan, jika nanti diperlukan regulasi-regulasi baru yang perlu dibahas bersama dengan DPRD Jatim pihaknya sebagai lembaga perwakilan rakyat Jawa Timur siap untuk menyelesaikannya. "Inilah yang saya katakan tadi sebagai agenda-agenda penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan," tutupnya.