single
Rencana Impor Garam, DPRD Jatim: Menyakiti Hati Petani

Pemerintah telah memutuskan akan impor garam sebanyak 3 Juta ton. Alasannya berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan bahwa kebijakan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan merusak distribusi garam lokal dan menyakitiki hati petani garam.

"Seharusnya, distribusi garam impor hanya untuk kebutuhan garam industri. Namun, faktanya garam industri masuk ke pasar garam konsumsi yang selama ini dipasok petani lokal," ungkap Dwi melalui WhatsApp, Rabu (24/3/2021).

Dwi mengatakan bahwa permasalahan garam hampir rutin terjadi setiap tahun. Untuk itu, ia berharap pemerintah memutuskan garam sebagai kebutuhan barang pokok. Sehingga ada harga minimal dan maksiimal yang nantinya bisa melindungi harga petani garam.

Ongkos produksi petani garam kata Dwi, mencapai Rp. 800 perkilo. Namun, kadang harga jual pun hanya bisa mencapai di bawah Rp. 500 perkilo. Dengan harga tersebut, penyerapan garam lokal masih jauh akibat masih adanya garam industri.  Tanpa adanya penyerapan garam lokal, maka pemasukan para petani lokal pun merosot tajam. .

"Kami harap pemerintah pusat untuk lebih mempedulikan petani garam karena dengn adanya import semakin menghancurkan harga garam," ujar Dwi.

Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu juga mendorong adanya database kebutuhan garam Jawa Timur bahkan database kebutuhan garam Indonesia.  Hal tersebut karena selama ini data konsumsi dan produksi garam selalu simpang siur. "Padahal hal ini menjadi alasan dasar impor garam," tuturnya.

Ia berharap agar pemerintah menunda impor garam selama garam lokal belum terserap. "Jangan sampai Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat rekomendasi bongkar muat pelabuhan di Jawa Timur," tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan teknologi. Hal ini untuk memaksimalkan produksi garam.

"Para petani garam harus dibantu untuk menerapkan inovasi teknologi produksi, terutama washing plant. Kemudian kegiatan pasca produksi lain juga harus menjadi perhatian, terutama terkait gudang penyimpanan," tutup ketua Fraksi FKBN (Fraksi Keadilan Bintang Nurani) DPRD Jatim itu tentang rencana impor garam.