single
Reses Sarana Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Suara Indrapura: Sebagai seorang yang telah dipercaya oleh  rakyat , tak heran bilamana Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memikirkan bagaimana cara mereka untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur

Melalui Jurubicara Komidi A Saut Marisi Siahaan,SH  pada Sidang Parip-urna Laporan Komisi-Komisi dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat Pada Masa Reses III Tahun 2010.(Senin 17/1)

Saut mengatakan beberapa aspirasi yang telah ditangkap Anggota Dewan yaitu masyarakat berharap adanya peningkatan Pelayanan aparatur pemerintah sehingga masyarakat dalam mengurus surat-surat maupun keperluan lainnya dengan  mudah mendapatkannya serta  tidak mahal

Masalah Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap tidak luput menjadi salah satu bahasan saat pelaksanaan Reses. DPRD Jatim berharap Pemerintah Prov Jatim mendorong Pemkab/Pemkot  melakukan kemudahan  proses perijinan  sehingga calon pengusaha atau investor tidak enggan melakukan kegiatan usaha di wilayah Jawa Timur. Kantor Pelayanan Perijinan satu atap merupakan solusi yang tepat. Disamping jarang tempuh dekat, mudah mendapat informasi  serta biaya dapat ditekan Katanya.

Sebagai alat kelengkapan bergerak di bidang Pemerintahan Komisi A menyampaikan pula ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi-regulasi yang telah ditelorkan oleh Pemerintah maupun hasil pembangunan yang telah di capai Jawa Timur. Oleh karenanya sosialisasi Perda maupun regulasi lainnya perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. Apalagi sekarang ini dengan  berkembangnya IT lebih memudahkan masyarakat mendapat informasi.

Dalam pembacaannya Saud menjelaskan masyarakat Jatim khusunya yang berada didesa-desa, tidak memiliki sertifikat. Sehingga apabila terjadi sengketa mereka menjadi korban. Atau masyarakat malas mengurus sertifikat dikarenakan pelayanan yang berbelit-belit tidak menutup kemungkinan percaloan dalam mengurus sertifikat tanah akan menjamur maka masyarakat yang kurang paham tentang administrasi  menjadi korban. Seperti halnya sengketa tanah di desa Ringin Rejo Kecamatan wates Blitar  sampai saat ini masih belum diselesaikan. Komisi A akan terus mendorong pemerintah untuk serius dalam menangani masalah tanah bahkan Komisi A ikut aktif mengawasi permasalahan tanah tersebut.