single
Wagub Jatim Apresiasi DPRD Jatim Soal Raperda Desa Wisata
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengapresiasi DPRD Jatim yang mempunyai inisiatif untuk menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Desa Wisata. Hal ini sebagai wujud kepedulian pada keberadaan desa wisata dan juga membuktikan bahwa negara hadir dan peduli pada setiap sektor pembangunan. 
 
Menurutnya, kehidupan sosial ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata dan semua yang terhubung dengan bidang kepariwisataan mulai dari sektor transportasi sampai dengan sektor kuliner dan jual beli pernak pernik souvenir. 
 
"Hal ini dapat dimaklumi karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 hampir semua negara di dunia menutup destinasi wisatanya atau sangat membatasi kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, tak terkecuali dengan Indonesia, kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ujarnya saat menyampaikan pendapat Gubernur Tentang Raperda Desa Wisata dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/11/2021).
 
Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan salah satu sektor pariwisata yang sebelum terjadinya pandemi Covid-19 tumbuh cukup subur dan menggembirakan adalah fenomena tumbuhnya desa wisata-desa wisata di berbagai daerah di Indonesia yang menawarkan keindahan alam atau keunikan dan kekhasan masing-masing.
 
"Baik yang dikelola secara mandiri oleh desa yang bersangkutan maupun yang dikelola secara profesional oleh Pemerintah Daerah, yang diharapkan tumbuhnya desa wisata-desa wisata dimaksud dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Desa," jelasnya.
 
Emil mengaku bersyukur karena  saat ini sudah Covid-19 mulai melandai dan kegiatan pariwisata sudah melalui menggeliat kembali. Berbagai destinasi wisata sudah mulai dibuka, meski dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 terulang kembali. 
 
"Kami mengingatkan Covid-19 masih ada, sehingga kita tidak boleh terjebak dalam euforia seolah-olah sudah terbebas dari Covid-19," jelasnya.
 
Lebih lanjut Emil mengatakan Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Desa Wisata ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Jatim. Pasalnya Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.501 yang memiliki banyak kekayaan alam maupun ragam tradisi budaya dengan segala keunikannya yang sangat potensial untuk dieksplor dan dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata yang diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. 
 
"Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa diberikan kewenangan untuk membangun wilayahnya sebagai wujud pelaksanaan tujuan pembangunan nasional," jelasnya.
 
Meski demikian, lanjut Emil, seperti yang disampaikan dalam Nota Penjelasan dan Naskah Akademik bahwa pada sisi paradigma sosial, pemberdayaan desa wisata di Jatim menghadapi banyak permasalahan.
 
Diantaranya mengenai perizinan, permasalahan hukum terkait prinsip pelindungan dan kelestarian lingkungan, sengketa yang timbul akibat pembagian keuntungan, persaingan dengan pemodal besar, serta ancaman bencana yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung.
 
"Untuk itulah Pemprov Jatim perlu hadir di tengah masyarakat untuk memfasilitasi apa yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan desa wisata," tuturnya.
 
Lebih lanjut Emil mengatakan Pemprov Jatim mendukung Raperda ini untuk dilanjutkan pembahasannya. Namun demikian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain terkait dengan judul.
 
"Akan lebih tepat apabila judul Raperda dikembalikan sesuai dengan yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2021 yaitu Pemberdayaan Desa Wisata karena penambahan kata Usaha justru akan menimbulkan makna yang tumpang tindih dengan kata pemberdayaan. Usaha diartikan sebagai kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun apabila usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ekonomi, hal tersebut akan lebih mempersempit pokok bahasan dalam Raperda ini karena permasalahan desa wisata bukan hanya terbatas pada kegiatan ekonomi semata," terangnya.
 
Kemudian, lanjut Emil, materi yang diatur dalam Raperda ini harus merupakan materi yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim agar tidak berbenturan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
 
Sedangkan terkait dengan acuan pembangunan desa wisata yang harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, perlu dipertimbangkan bahwa Kabupaten/Kota juga mempunyai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
 
"Sebagaimana dalam Nota penjelasan bahwa Raperda ini untuk menjawab permasalahan seputar desa wisata antara lain terkait dengan perizinan, permasalahan hukum terkait prinsip pelindungan dan kelestarian lingkungan, sengketa yang timbul akibat pembagian keuntungan, persaingan dengan pemodal besar, serta ancaman bencana yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung, maka materi dalam Raperda ini perlu diperkaya dengan pengaturan terkait hal-hal tersebut agar benar-benar dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan desa wisata oleh para pengelola," terangnya. 
 
Terkait dengan pengaturan mengenai sanksi dan pengenaannya, Emil mengatakan, agar dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan subtansi materi, Raperda ini secara legal drafting perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dengan mempedomani peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 
"Intinya kita optimis bahwa raperda ini akan bisa memberikan dukungan yang nyata bagi pengembangan desa wisata. Mudah-mudahan pembahasan selanjutnya akan semakin menyempurnakan peraturan daerah," pungkasnya.