Diserahkan, KUA PPAS Provinsi Jatim 2021 Fokus Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  Jawa Timur 2021 disepakati pada rapat paripurna Sabtu malam (7/11) lalu oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslacha serta Anwar Sadad. Pada draf tersebut, pemerintah provinsi menitikberatkan pada dua sektor. Yakni penanganan dan pencegahan Covid-19 serta pengelolaan bonus demografi Jawa Timur.

Penanganan dan pencegahan Covid-19 dilaksanakan dalam bentuk preventif dan kuratif. Preventif berupa sosialisasi ke masyarakat, lalu kuratif berbentuk tracing dan penanganan dari segi medis.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menjelaskan pemerintah provinsi ingin menekan angka kasus positif di Jawa Timur. Saat ini, angka kasus positif aktif masih di kisaran 4 hingga 5 persen. Pada persentase itu masih sangat mungkin terjadi penularan. ‘’Persentase itu akan terus ditekan semaksimal mungkin,’’ katanya dikonfirmasi, Senin (9/11).

Sektor lain yang menjadi prioritas adalah pemulihan ekonomi Jawa Timur. Utamanya pada bonus demografi yang dimiliki Jawa Timur. Polisiti PKB itu menyebut demografi atau tenaga kerja muda di Jawa Timur mencapai 67 persen. ‘’Pada 2022 diperkirakan genap 70 persen,’’ ujarnya.

Pemprov Jatim perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi fenomena itu. Salah satunya, memaksimalkan program millennial job centre (MJC). Program ini berlaku untuk generasi muda yang memiliki kemampuan. ‘’Mereka dilatih sesuai bidangnya,’’ kata Anik.

MJC merupakan program yang dicanangkan gubernur dan wakil gubernur saat kampanye. Program ini memberdayakan skill generasi muda di Jawa Timur. Utamanya para start up yang selama ini berkerja secara sporadis.

Mereka dibina dan diarahkan sesuai bidangnya. Dengan begitu, start up bisa memberi kontribusi pada sector lainnya. Misalnya, generasi muda yang memiliki kemampuan IT akan dikelompokkan sesuai bidangnya.

Mereka bisa dikaryakan dengan mendampingi UMKM untuk atau membuat market place. Strategi tersebut diyakini bisa membuka pangsa pasar baru bagi UMKM di Jawa Timur. ‘’Nilai anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 500 miliar,’’ ucapnya.

Anik tidak bisa merinci besaran anggaran pada masing-masing sektor. Tapi dia merinci, ada penurunan nilai APBD pada 2021 mendatang. Pada 2020 awal, APBD Jatim mencapai Rp 35 triliun. Pada PAK, nilai APBD turun menjadi Rp 33 triliun. Tahun depan APBD Jatim di kisaran Rp 32,4 triliun. ‘’Ada penurunan di masa pandemic Covid-19,’’ ungkapnya.

Memang, masa Covid menyebabkan pemasukan sektor pajak turun. Pemerintah provinsi mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Sektor tersebut belum mengalami pergerakan yang signifikan.

Dulu, peyerapan pajak kendaraan meningkat karena banyak orang membeli kendaraan baru. Ada wajib pajak baru bermunculan. Kali ini, jumlah pembeli kendaraan turun drastis. Peningkatan pajak kendaraan didapat dari mutasi masuk kendaraan dari luar provinsi.