Komisi E DPRD Jatim Janjikan Gerak Cepat Bantu Pengadaan Kantor PMI Kota Batu

Komisi E DPRD Jawa Timur menjanjikan untuk melakukan gerak cepat membantu PMI Kota Batu untuk mendapatkan kantor baru. Janji ini diberikan saat Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Kantor PMI Kota Batu yang berlokasi di Jl. Kartini, Selasa (17/1).

Dalam kunjungan tersebut mereka menilai keberadaan Kantor PMI Kota Batu yang saat ini masih menempati gedung di area garasi milik Pemkot Batu dinilai belum layak.

Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa Kota Batu ini memiliki status sebagai Kota Wisata. Dan dengan tekstur Daerah yang berada di area pegunungan membuat kota ini memiliki kerawanan terhadap bencana alam. Untuk itu diperlukan perubahan wajah atau peningkatan fasilitas dan pelayanan kedaruratan.

“PMI Kota Batu ini perlu ditingkatkan wajahnya kalau kayak seperti ini kan kurang memadai,” ujar Hikmah, Selasa (17/1). Ia mengatakan dibutuhkan segala instrumen dan kelengkapan PMI untuk kemudian dihibahkan kepada PMI Kota Batu.

Adapun yang dimaksud gerak cepat dalam pengadaan Kantor Baru PMI Kota Batu, Komisi E mengajak kepada PMI Kota Batu untuk segera menemui Penjabat (Pj) Wali kota Batu setelah ada pelantikan. Ini terlepas dengan siapa yang ditunjuk dan dilantik menjadi Pj.

“Ayo nanti kita (Komisi E) akan mendampingi PMI Kota Batu untuk menghadap Pj Walikota. Begitu ada pelantikan, ayo kita bersama menghadap dan berkordinasi dengan Pj. Kalau sudah saling mengenal, nanti pasti ada perhatian,” ungkap Hikmah.

Ia menjelaskan bahwa di tahun 2023 ini pihaknya akan melapor kepada Pj yang ditunjuk oleh Kemendagri lewat gubernur untuk kemudian melakukan koordinasi super cepat. Karena kewenangan anggaran untuk PMI Kota Batu juga ada di pj.

“Dan dengan dukungan semua fraksi di DPRD, saya yakin akan ada perhatian dari Pj Walikota untuk PMI Kota Batu,” tambah Hikmah.

Penganggaran negara pasti ada proses AD ART. Kalau kantor PMI Kota Batu ini dibangun dan menjadi milik PMI, pertama lahan ini harus diserahkan dulu. Hal ini bisa dilakukan melalui keputusan bersama antara eksekutif dengan legislatif lewat rapat paripurna pelepasan lahan untuk diberikan kepada PMI sebagai organisasi nirlaba.

“Kemudian jika posting anggarannya menjadi hibah maka harus ada dua kali lebih muter gitu ya lebih cepat lagi,” lanjut Himah. Ia mencontohkan jika kantor PMI Kota Batu ini dibangun Dinkes dan menjadi miliknya Dinkes tapi diperjanjikan penggunaannya untuk PMI maka hal ini akan lebih cepat untuk pengadaan kantor PMI yang baru.

Sementara, Ketua PMI Kota Batu Punjul Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perencanaan untuk memperbaiki keberadaan kantor PMI Kota Batu dan fasilitas di dalamnya. Terutama masa saat Punjul masih menjabat sebagai Wakil Walikota Batu.

Namun rencana tersebut terbentur karena adanya pandemi Covid-19. Di masa pandemi banyak anggaran program yang telah terencana terpaksa dialihkan.

“Memang saat pandemi banyak terjadi refocusing penggunaan anggaran. Termasuk dengan anggaran untuk perbaikan kantor PMI Kota Batu,” ujar Punjul.