Pengangkatan Kepala Dinas di Pemprov Jawa Timur Harus Sesuai Kompetensi

Gara-gara rawan keliru dalam mengambil kebijakan, pengangkatan kepala dinas dilingkungan Pemprov Jawa Timur harus dilakukan penyesuaian kompetensi dari calon kepala dinas tersebut.

"Jangan asal-asalan angkat kepala dinas atau disesuaikan dengan hati dari gubernur untuk mengangkatnya. Harus sesuai dengan kompetensinya,"jelas politisi Golkar ini, rabu (13/11/2024).

Menurut pria yang terpilih dari dapil Mojokerto dan Jombang ini mengatakan selama ini dirinya melihat masih banyak kepala dinas di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang tidak sesuai dengan kompetensinya. " Kedepan untuk reformasi birokrasi tentunya harus sesuai dengan kompetensinya,"jelasnya.

Diakui olehnya, sekarang ini masih saja sejumlah kepala dinas dilingkungan Pemprov Jawa Timur, tidak sesuai dengan kompetensinya. "Kedepan harus didasarkan kompetensinya,"jelasnya.

Sumardi mengatakan pengisian jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) akan dilakukan melalui tiga cara, yakni pengukuhan pelantikan, uji kompetensi, dan pengisian dari instansi luar. Seluruh proses ini wajib mengikuti prinsip sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sistem meritokrasi bertujuan memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas, tanpa membedakan latar belakang,” tegasnya.

Sistem merit itu, kata Sumardi, saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat untuk mengisi pos jabatan pada kementerian yang baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Sistem merit ini menjadi fondasi manajemen talenta ASN yang dikelola melalui pemetaan talent pool. Dengan cara ini, kandidat dipilih berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan instansi, tanpa hanya mengandalkan seleksi terbuka dan tentunya jika ini diberlakukan di daerah seperti Jawa Timur akan lebih baik lagi. Inilah yang dinamakan dari reformasi birokrasi, "jelasnya.