Prabowo Hapus Komoditas Kuota Impor Strategis, Petani Garam di Madura Layak Diperhatikan Khusus

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melempar gagasan soal penghapusan kuota impor bagi komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau kepentingan publik. Tentunya gagasan tersebut jika terealisasi, tentunya nasib petani garam di Madura juga layak diperhatikan pemerintah.

"jika dihapus tentunya petani garam di Madura butuh perhatian khusus dari pemerintah, "ujar  Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda, Kamis (10/4/2025).

Menurut politisi PPP ini, pembebasan kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak lebih diperhatikan oleh Presiden sehingga petani garam juga layak menjadi perhatian dari pemerintah.

"Karena kalau kuota impor garam di bebaskan maka petani garam akan menjadi korban atas kebijakan tersebut. Terutama petani garam Madura," kata Ra Huda  Apalagi selama ini, lanjut Ra Huda, stok garam petani melimpah, karena produksi garam juga melimpah akibat kemarau panjang. Sedangkan serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (procesor) mulai dibatasi karena gudang stok penuh.

"Jangan sampai wacana ini justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita," jelas dia.

Di satu sisi, kata Ra Huda, harga jual garam rakyat pada musim produksi garam tahun ini murah, yakni Rp800 per kilogram, lebih murah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp.830 per kilogram.

"Nah ini yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar,"tandasnya.

Sekedar diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak. Mantan menhan tersebut menilai perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin. Tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Ia meminta semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.

"Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas," sebut Prabowo beberapa hari lalu  dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta.

Menurutnya,Prabowo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja. Ia menilai pengusaha memiliki peran ekonomi yang besar di Indonesia. Khususnya dalam rangka membuka lapangan kerja.