Fraksi PKS Dorong Pemprov Jatim Fokus pada 17 Daerah Rentan

Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, untuk mengambil langkah lebih konkret dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Khususnya di 17 kabupaten/kota yang dinilai sebagai wilayah rentan.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara F-PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/5/2025).

Dalam laporannya, Fraksi PKS menyoroti capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang dinilai belum memenuhi target Perubahan RKPD 2024. Terutama indeks theil dan indeks gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan antarwilayah dan antarindividu.

“Terhadap capaian IKU tahun 2024 yang tidak memenuhi target Perubahan RKPD 2024, yakni indeks theil dan indeks gini, Fraksi PKS berpendapat, bahwa kebijakan pemerataan pembangunan dan pemerataan antar wilayah, harus dilakukan perbaikan yang fundamental,” ujar Lilik.

Menurut Fraksi PKS, kebijakan fiskal melalui program dan kegiatan APBD 2024 belum cukup menjadi stimulan bagi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat agar target-target pembangunan bisa tercapai.

Untuk itu, Fraksi PKS menekankan perlunya pemetaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di setiap daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan sosial, bantuan keuangan berbasis desa, dan akses permodalan UMKM di desa-desa.

"Harus segera dilakukan, mengingat tren indeks gini yang tidak mencapai target selama tahun 2023-2024 dan indeks theil yang tidak mencapai target selama tahun 2020-2024," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKS menyarankan agar Pemprov Jatim menjalin kolaborasi lintas sektor. “Fraksi PKS menyarankan Pemerintah Provinsi melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan BUMN/BUMD untuk perbaikan pencapaian indeks theil dan indeks gini,” lanjut Lilik.

Kondisi TPT sebesar 4,1% dan tingkat kemiskinan 9,56% dari target RKPD Perubahan 2024 juga menjadi perhatian serius Fraksi PKS. Menurut mereka, capaian ini perlu ditingkatkan secara lebih berkualitas.

“Fraksi PKS berpendapat Pemerintah Provinsi harus lebih meningkatkan prestasi ini untuk hal-hal yang lebih berkualitas. Misalnya, penurunan tingkat pengangguran jenjang pendidikan lulusan SMK (6,81%), lulusan SMA (6,69%) dan lulusan perguruan tinggi 5,33%,” ujar Lilik.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya fokus pada sektor-sektor penyerap tenaga kerja tinggi seperti pertanian (31,46%), perdagangan (18,64%), industri pengolahan (15,17%), akomodasi dan makanan-minuman (7,96%) serta konstruksi (6,53%).

Namun, yang paling disorot oleh Fraksi PKS adalah fakta bahwa masih ada 17 kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKS meminta agar perhatian lebih diarahkan kepada daerah-daerah tersebut.

“Fraksi PKS juga berpendapat agar prestasi pencapaian IKU TPT dan tingkat kemiskinan lebih diperdalam lagi dalam hal fokus pada 17 kabupaten/ kota yang memiliki TPT dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari Jawa Timur,” tegas Lilik.

Untuk itu, mereka meminta adanya sinergi dan kolaborasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar tumpang tindih anggaran dan program bisa diminimalisasi.

“Misalnya sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengurangi jumlah kabupaten/kota yang TPT dan tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi tersebut agar semakin berkurang dan untuk mengurangi tumpang adanya tindih anggaran dan program/kegiatan,” lanjutnya.

Dalam catatan akhir, Fraksi PKS meminta agar Pemprov Jatim menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2023 yang masih banyak belum dijalankan. Tindak lanjut tersebut harus terintegrasi dengan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap APBD 2024, terutama dalam hal pengelolaan aset, BUMD, penatausahaan belanja daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan.

“Fraksi berpendapat agar tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ini perlu dilaporkan secara berkala kepada DPRD dan fraksi-fraksi agar dapat dimasukkan dalam perbaikan di dokumen perubahan anggaran tahun 2025,” ucap dia.

Terkait sisa anggaran tahun 2024, Fraksi PKS mengusulkan agar dioptimalkan untuk bidang strategis, termasuk pendidikan, ketahanan pangan, penurunan stunting di 20 kabupaten/kota, serta pembangunan infrastruktur dasar dan ketahanan keluarga.

“Optimalisasi ini dilakukan antara lain dengan penambahan anggaran, program/kegiatan pada sektor pendidikan, sektor pangan untuk pemenuhan gizi generasi masa depan, serta pengurangan prevalensi stunting di 20 kabupaten/kota,” tambah Lilik.

Fraksi PKS berharap, berbagai catatan kritis yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi menyeluruh bagi Pemprov Jatim dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan. Terutama di 17 daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.