Khofifah Tambah Anggaran Bansos, DPRD Jatim Sebut Gubernur Pro Rakyat

Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo mengatakan pihaknya berharap dengan ditambahnya anggaran bansos Rp 43,19 M di Jawa Timur bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi rentan.

"Penambahan anggaran di dalan PAPBD tahun 2025 dan ini sebagai komitmen dari bu Khofifah (gubernur Jawa Timur) untuk mensejahterakan rakyat,"jelas mantan sekdaprov Jawa Timur ini, Kamis 12 Juni 2025.

Pria kelahiran Madiun ini lalu menjelaskan saat memperingati hari lansia beberapa waktu lalu, perhatian gubernur terhadap lansia sangat besar." Tentunya kami selaku komisi yang membidangi kesejahteraan akan mendukung kebijakan yang pro rakyat, "jelas mantan kadindik Jawa Timur ini.

Rasiyo mengungkapkan penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk memperluas lima program bantuan sosial (bansos) strategis yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dengan ditambahnya anggaran ini, kata Rasiyo, membuktikan kalau gubernur Khofifah ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

"Perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial," tandasnya.

Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sebelumnya menyasar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp.14,4 miliar, kini diperluas menjadi 5.000 KPM melalui tambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dengan anggaran Rp1,8 miliar. Setiap penerima perluasan memperoleh bantuan Rp.1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp.900 ribu.

Perluasan juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Dari 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp.15 miliar. Total menjadi 60.000 lansia penerima dengan anggaran Rp115 miliar. Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.

Untuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp 15 miliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp.1,5 juta. Sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp.34,5 miliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar.

Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas. Dari 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp.4,83 miliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 miliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp.10,77 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp.3 juta.

Tak kalah penting, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 miliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp.5,45 miliar. Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu seperti: hearing aid, kursi roda (standar, multiguna, cerebral), kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.