Pamekasan Digelontor Bansos Rp 6,37 Miliar, Nurul Huda: Upaya Khofifah Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Jawa Timur beberapa waktu lalu menggelontor masyarakat Pamekasan Madura dengan bantuan total keseluruhan sebesar Rp 6,37 Miliar. Upaya tersebut merupakan komitmen dari gubernur Khofifah dalam memperhatikan masyarakat Madura dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda mengatakan pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.

" Bantuan tersebut diharapkan semakin meningkatkan motivasi semuanya untuk meningkatkan sinergi dan kecintaan terhadap sektor sosial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Pamekasan pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya,” jelasnya, senin (16/6/2025).

Politisi PPP ini mengatakan program ini sebagai bentuk perhatian dari gubernur Khofifah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Madura." Gubernur Khofifah pernah berjanji akan mensejahterakan masyarakat Madura. Dengan menggelontorkan bantuan ini bukti salah satu komitmen untuk mengentas kemiskinan di Madura, "terangnya.

Berkat adanya bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah, sambung dia, angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Pamekasan turun dari tahun sebelumnya. Pada 2024 lalu berada di angka 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan pada 2023 lalu berkisar di angka 1,97 persen.

"Dilihat dari jumlahnya, angka kemiskinan ekstrem di Pamekasan pada 2023 terdata sebanyak 17.270 jiwa. Kemudian pada 2024 menjadi 16.016 jiwa. Jika dikalkulasi berkurang 1.254 jiwa,"jelasnya.

Gubernur Khofifah menyalurkan berbagai bantuan senilai Rp6,37 miliar kepada masyarakat Pamekasan, beberapa waktu lalu di Pendopo Kabupaten Pamekasan. Bantuan yang disalurkan total Rp5,39 miliar, sebagian besar digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dengan jumlah total Rp3,958 miliar yang menyasar 1.979 keluarga penerima manfaat.

Selain itu, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp471,6 juta diberikan kepada 131 jiwa penyandang disabilitas berat. Sementara itu, bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem juga disalurkan kepada 381 jiwa senilai total Rp571,5 juta, masing-masing penerima memperoleh Rp1,5 juta per tahun sebagai bentuk intervensi langsung bagi masyarakat dalam kategori paling rentan secara ekonomi.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi warga melalui jalur kewirausahaan sosial, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan dalam skema KIP JAWARA (Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera) dengan total anggaran Rp396 juta.

Rinciannya, bantuan ini terbagi dalam tiga kategori penerima, yakni KIP PPKS JAWARA bagi 35 jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masing-masing menerima Rp3 juta per tahun dengan total Rp105 juta.

Kemudian, KIP EKS PPKS JAWARA diberikan kepada 27 jiwa eks-PPKS dengan total Rp81 juta, serta KIP KPM JAWARA yang menyasar 70 jiwa keluarga penerima manfaat yang memiliki potensi kewirausahaan dengan nilai total Rp210 juta. Program KIP  JAWARA ini, sambung Khofifah, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi warga dari kelompok miskin dan rentan, sekaligus mendorong transisi dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri.

Pemprov Jatim juga memberikan dukungan bagi para pilar sosial di tingkat akar rumput yang selama ini menjadi garda depan pelayanan sosial. Bantuan berupa biaya operasional penunjang dan tali asih disalurkan kepada 197 orang yang terdiri dari SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA dengan total nilai bantuan sebesar Rp722,4 juta.

Di samping bantuan sosial, Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.

Dana tersebut dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp400 juta untuk empat desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp174,875 juta untuk dua desa.