RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2029

Penyusunan RPJMD sudah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN, RPJPD, RTRW, dan juga mempertimbangkan aspek lingkungan melalui KLHS. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Resmi Atas Pandangan Umum Dari Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. (22/05/2025)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menanggapi gambaran keuangan daerah yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKS dan PPP-PSI, menegaskan bahwa data yang digunakan mengacu pada realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya dan hasil audit BPK dalam proyeksi keuangan dan PAD. Proyeksi PAD didasarkan pada berbagai asumsi seperti potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, hingga peran BUMD dan BLUD. Pemerintah juga menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak akan membebani masyarakat.

Menanggapi kekhawatiran Fraksi PDIP, Gerindra, PAN dan PPP-PSI, soal ketimpangan antarwilayah, Indeks Gini digunakan sebagai indikator pengukuran ketimpangan dalam RPJMD dikarenakan Indeks Gini cenderung lebih stabil terhadap perubahan kecil dalam distribusi pendapatan dan jumlah populasi dibandingkan indeks theil. Strategi khusus seperti pengembangan kawasan afirmasi di Madura dan Pegunungan Sewu, serta program ekonomi kerakyatan yang inklusif telah disiapkan oleh pemerintah agar pertumbuhan bisa dirasakan merata.

Terkait indikator dan target pembangunan sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, dan PPP-PSI, RPJMD Provinsi Jawa Timur mengakomodasi target-target SDGs seperti pengurangan kemiskinan, angka kematian ibu, dan isu lingkungan. Penentuan indikator dan target pembangunan mengacu pada data capaian sebelumnya serta kebijakan nasional. Pemerintah mengakui bahwa beberapa indikator seperti Indeks Modal Manusia belum dijadikan acuan utama karena keterbatasan data resmi.

Dalam rangka perwujudan Provinsi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, Berbagai strategi telah disiapkan, seperti membangun pusat sertifikasi dan pelatihan ekspor produk daerah, memfasilitasi transfer teknologi, hingga mendorong perdagangan antarwilayah berbasis data melalui Eastern Commodity Exchange. ”Dapat Eksekutif jelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan di Jawa Timur telah selaras dengan arah pembangunan nasional. Provinsi Jawa Timur diarahkan menjadi mata rantai ketahanan industry Nasional serta pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan Ekonomi biru.” Tegas Wakil Gubernur.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmennya dengan program TISTAS (Pendidikan Gratis Berkualitas), dukungan terhadap madrasah dan guru swasta, serta peningkatan kualitas vokasi. Pengembangan potensi pemuda melalui Youth Creativepreneur Centre (YC2) juga menjadi bagian dari strategi penguatan SDM. Di sisi lain, UMKM akan terus diperkuat lewat akses permodalan, program berbasis ekonomi syariah, serta kemitraan dengan ritel modern. Pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan seperti irigasi dan pengembangan kawasan pertanian akan terus ditingkatkan. Program-program seperti Jatim Agro-Hub, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penyediaan pupuk menjadi bagian dari rencana besar ini. Selain itu, konektivitas transportasi seperti Trans Jatim dan Trans Laut juga menjadi perhatian dan akan dikembangkan berdasarkan hasil kajian kebutuhan masyarakat.

Seluruh masukan dari DPRD akan dijadikan acuan untuk menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda. Pemerintah Provinsi berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar bisa menjadi panduan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.